Internasional21 November 20262 dibaca

Habiburokhman Bantah Tidak Transparan soal UU Perampasan Aset

Polemik seputar pembahasan RUU Perampasan Aset kembali menghangat. Kali ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Habiburokhman ke Mahkamah Kehormat...

A
Administrator
Editor Internasional
Habiburokhman Bantah Tidak Transparan soal UU Perampasan Aset

Polemik seputar pembahasan RUU Perampasan Aset kembali menghangat. Kali ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena menilai proses pembahasan undang-undang tersebut kurang melibatkan publik, termasuk tidak mengundang ICW. Habiburokhman pun merespons santai dengan nada balik bertanya: apa lagi yang dianggap kurang terbuka? Warkini.com merangkum dinamika ini supaya kamu tidak ketinggalan drama politik yang satu ini.

Kronologi Singkat: Dari Tak Diundang sampai Laporan ke MKD

Isu bermula dari anggapan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR berjalan tanpa ruang partisipasi yang cukup. ICW, sebagai organisasi pemantau antikorupsi, merasa tidak dilibatkan dalam diskusi padahal regulasi ini sangat penting. Karena itu, ICW membawa persoalan tersebut ke MKD dengan harapan ada klarifikasi dan evaluasi terhadap cara kerja anggota dewan.

Habiburokhman sendiri dikenal sebagai politikus Gerindra yang cukup vokal di Komisi III DPR. Baginya, tuduhan kurang transparan itu tidak tepat. Ia menegaskan pembahasan sudah mengikuti mekanisme yang ada dan ruang publik tetap terbuka. Responsnya yang bernada heran langsung jadi bahan perbincangan di media sosial.

  • Pemicu: ICW menilai pembahasan RUU Perampasan Aset tidak cukup melibatkan organisasi masyarakat sipil.
  • Langkah ICW: mengadukan Habiburokhman ke MKD agar ada pemeriksaan dan klarifikasi.
  • Bantahan Habiburokhman: proses legislasi sudah terbuka, sehingga tuduhan kurang transparan dianggap berlebihan.
  • Dampak: publik kembali menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pembahasan undang-undang strategis.

Penjelasan Habiburokhman: “Kurang Terbuka Apa Lagi?”

Dalam merespons laporan ICW, Habiburokhman menegaskan bahwa DPR tidak menutup pintu partisipasi. Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset sudah dilakukan melalui forum resmi dan dapat diakses publik. Ia mempertanyakan dasar anggapan bahwa prosesnya tertutup, terutama karena isu ini sejak awal menjadi perhatian banyak pihak.

“Kalau mekanismenya sudah dijalankan dan publik bisa mengakses prosesnya, lalu apa yang masih dianggap kurang terbuka?” begitu kira-kira inti bantahan Habiburokhman.

Ia juga menyiratkan bahwa kritik terhadap DPR perlu disertai bukti konkret, bukan sekadar asumsi. Namun, bagi ICW, persoalannya bukan hanya soal ada atau tidak ada forum, melainkan sejauh mana organisasi masyarakat sipil benar-benar dilibatkan dalam pembahasan awal. Di sinilah perbedaan sudut pandang antara DPR dan ICW muncul.

Kenapa RUU Perampasan Aset Sensitif?

RUU Perampasan Aset bukan regulasi biasa. Undang-undang ini diharapkan menjadi senjata tambahan untuk memiskinkan koruptor dan merampas aset hasil kejahatan. Karena dampaknya besar, proses pembahasannya harus ekstra hati-hati, transparan, dan partisipatif. Publik ingin memastikan tidak ada kepentingan tersembunyi yang menyusup ke dalam pasal-pasalnya.

ICW selama ini dikenal sebagai pengawas yang kerap membongkar celah regulasi. Ketika mereka merasa tidak diundang, wajar jika muncul kecurigaan. Di sisi lain, DPR juga punya ruang untuk menjelaskan bahwa mekanisme partisipasi sudah dijalankan. Yang dibutuhkan bukan saling lempar sindiran, melainkan klarifikasi terbuka.

  • Isu utama: transparansi pembahasan RUU yang berdampak besar pada pemberantasan korupsi.
  • Posisi ICW: meminta ruang partisipasi yang lebih nyata, bukan sekadar formalitas.
  • Posisi Habiburokhman: menilai proses sudah terbuka dan laporan ke MKD tidak berdasar.
  • Kepentingan publik: memastikan RUU Perampasan Aset tidak digedor-gedor kepentingan tertentu.

Respons Publik dan Warganet

Di ruang publik, isu ini memantik perdebatan. Sebagian warganet mendukung langkah ICW karena menilai pengawasan terhadap DPR memang perlu. Sebagian lain meminta ICW membuktikan secara detail bagian mana yang dinilai tertutup. Ada pula yang memilih fokus pada substansi: jangan sampai drama politik membuat RUU Perampasan Aset mandek.

Gaya Habiburokhman yang santai dan balik bertanya memang khas. Namun, dalam isu antikorupsi, publik biasanya tidak mudah puas dengan jawaban singkat. Mereka ingin melihat dokumen, jadwal pembahasan, daftar peserta, dan sejauh mana masukan masyarakat sipil benar-benar dibahas. Di era serba transparan seperti sekarang, “kurang terbuka apa lagi” bisa jadi bumerang jika tidak diikuti penjelasan rinci.

Yang Perlu Ditunggu

Ke depan, publik akan menantikan bagaimana MKD merespons laporan ICW. Apakah akan ada pemeriksaan, klarifikasi, atau justru laporan itu dianggap tidak memenuhi syarat? Warkini.com akan terus memantau perkembangan ini. Yang jelas, polemik ini menjadi pengingat bahwa undang-undang sepenting RUU Perampasan Aset tidak boleh dibahas secara setengah-setengah.

Bukan soal siapa yang paling benar di media sosial, tetapi bagaimana proses legislasi bisa menghasilkan aturan yang kuat, adil, dan dipercaya publik. Kalau semua pihak mau duduk bersama, membuka data, dan berdebat sehat, drama “kurang terbuka apa lagi” bisa berubah jadi diskusi produktif. Publik sudah menunggu, jangan cuma jualan sindiran.

Berita Terkait