Internasional22 November 20264 dibaca

Komisi VIII DPR Kaji Revisi UU Perlindungan Anak Usai Keresahan Dasco

Isu perundungan anak kembali jadi sorotan serius. Komisi VIII DPR RI bakal mengkaji revisi Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai respons atas keresahan y...

A
Administrator
Editor Internasional
Komisi VIII DPR Kaji Revisi UU Perlindungan Anak Usai Keresahan Dasco

Isu perundungan anak kembali jadi sorotan serius. Komisi VIII DPR RI bakal mengkaji revisi Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai respons atas keresahan yang disuarakan Wakil Ketua DPR Dasco. Langkah ini langsung mendapat dukungan Ketua Komisi VIII DPR Marwan, yang menilai perundungan fisik maupun siber sudah bukan lagi sekadar kenakalan biasa. Bagi publik, sinyal ini terasa seperti alarm: jangan tunggu ada korban lagi baru ramai di media sosial.

Dalam bayangan warganet, revisi UU memang sering terdengar teknis dan bikin ngantuk. Tapi kali ini isunya dekat banget dengan kehidupan sehari-hari: anak-anak yang jadi bahan ejekan di sekolah, korban doxxing di grup chat, sampai teror komentar di media sosial. Perundungan siber punya efek yang brutal karena jejaknya abadi, bisa diakses kapan saja, dan kadang melibatkan banyak akun anonim. Korban bukan cuma terluka di ruang nyata, tapi juga di ruang digital yang seharusnya aman.

Perundungan Fisik dan Siber Bukan Candaan

Komisi VIII DPR menilai perlu tindakan tegas untuk melindungi anak. Namun, revisi aturan tidak boleh berhenti pada wacana “nanti dikaji”. Publik ingin melihat payung hukum yang lebih jelas, mulai dari definisi perundungan, mekanisme pelaporan, sampai perlindungan bagi korban. Jangan sampai anak yang berani melapor malah menghadapi proses berbelit, takut dicap cari perhatian, atau justru disalahkan. Ini bukan drama sinetron, ini soal masa depan anak.

  • Pencegahan: sekolah, keluarga, dan platform digital perlu punya sistem deteksi dini, bukan cuma imbauan poster di dinding.
  • Pelaporan: kanal aduan harus ramah anak, aman, dan tidak membuka identitas korban ke publik.
  • Perlindungan korban: pendampingan psikologis dan pemulihan harus jadi bagian dari proses hukum.
  • Penindakan: sanksi mesti tegas, tapi tetap memperhatikan pembinaan terhadap anak pelaku.

Revisi UU Harus Punya Gigi

Jika revisi UU Perlindungan Anak hanya menambah pasal tanpa memperkuat penegakan, hasilnya cuma dokumen baru. Komisi VIII DPR perlu memastikan aturan ini punya “gigi”, terutama untuk menghadapi perundungan siber yang lintas platform. Penyedia layanan digital mesti punya kewajiban jelas: merespons laporan, menghapus konten, dan bekerja sama dengan aparat. Selain itu, definisi perundungan perlu dibuat komprehensif agar tidak multitafsir.

Komisi VIII DPR menilai perundungan fisik dan siber adalah persoalan serius yang membutuhkan respons tegas, perlindungan korban, serta payung hukum yang lebih kuat.

Yang juga penting: jangan hanya fokus menghukum. Anak pelaku perlu dibina, bukan dikriminalisasi mentah-mentah. Pendekatan restoratif bisa membantu memulihkan relasi, dengan catatan kasus kekerasan berat tetap ditangani serius. Revisi UU harus adil untuk korban, tapi juga memberi ruang perbaikan bagi anak yang tersesat.

Anak Korban Butuh Pendampingan, Bukan Victim Blaming

Di ruang digital, korban perundungan sering kena serangan kedua: komentar “cuma bercanda”, “kamu terlalu sensitif”, atau “salah kamu sendiri”. Framing seperti ini berbahaya. Warkini.com menilai media sosial seharusnya jadi alat edukasi, bukan panggung mempermalukan korban. Jangan sebar identitas, foto, atau detail kasus tanpa izin. Viral boleh, tapi jangan sampai kontennya jadi boomerang bagi anak yang sedang berjuang pulih.

DPR Diminta Gas, Publik Ikut Kawal

Komisi VIII DPR diminta gas mengkaji revisi ini dengan melibatkan guru, orang tua, psikolog, organisasi perlindungan anak, dan penyedia platform digital. Jangan cuma rapat dengar pendapat yang selesai tanpa output jelas. Publik juga perlu mengawal, bukan hanya jadi penonton trending topic. Kalau revisi UU ini benar-benar matang, anak-anak Indonesia punya pelindung yang lebih nyata. Kalau cuma jadi agenda seremonial, ya sama saja bohong. Anak-anak bukan bahan uji coba kebijakan; mereka butuh negara yang hadir dengan tindakan, bukan janji yang di-repost terus-terusan.

Berita Terkait