AS — Tiga Kota Demokrat Desak MA Hidupkan Aturan Imigrasi

WASHINGTON — Tiga kota yang dikuasai Partai Demokrat pada Jumat (waktu setempat) mengajukan permohonan mendesak ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Mereka meminta agar pengadilan tertinggi itu menghidupkan kembali sebuah regulasi imigrasi era pemerintahan Biden yang kini mati suri, setelah Texas dan Kementerian Kehakiman AS (DOJ) meneken kesepakatan hukum yang dinilai janggal dan penuh konflik kepentingan.

Permohonan itu tidak sekadar menyoroti satu aturan teknis. Para penggugat menuding ada "kolusi keterlaluan" alias egregious collusion antara pemerintahan negara bagian Texas dan pemerintah federal — dua pihak yang seharusnya berseberangan di ruang sidang, bukan berpegangan tangan menutup pintu bagi pihak lain yang ingin ikut berperan.

Kronologi yang Terlalu Rapi untuk Disebut Kebetulan

Jejak peristiwa yang diungkap para kota penggugat bergerak dengan kecepatan yang mencurigakan. Texas menggugat regulasi imigrasi warisan pemerintahan Biden pada Juni. Pada hari yang sama, pemerintahan Trump menyatakan setuju bahwa aturan itu memang melanggar hukum. Tak lama berselang, seorang hakim langsung mengeluarkan perintah yang menghentikan penerapan aturan tersebut.

Pola inilah yang membuat para kota geram. Dalam sistem peradilan AS, dua pihak yang bersengketa wajib benar-benar berlawanan. Ketika penggugat dan tergugat justru punya kesimpulan yang persis sama, hakim kehilangan pihak yang siap membela aturan — sehingga putusan cepat hampir pasti mengarah ke satu arah saja.

Suara dari Kota-Kota yang Menolak Diam

"Apa yang terjadi di sini bukan perdebatan hukum yang sehat. Ini kesepakatan yang sengaja dirancang agar sebuah aturan federal mati tanpa perlawanan, dan kota-kota kami yang menanggung akibatnya di jalanan."

Ketiga kota menegaskan bahwa mereka bukan pihak yang sekadar ikut menonton. Kotamadya di AS adalah institusi yang paling merasakan langsung dampak kebijakan imigrasi: layanan kependudukan, sekolah, rumah sakit, hingga koordinasi dengan lembaga penegak hukum setempat. Ketika aturan pusat dicabut, beban administratif itu bergeser ke tingkat paling bawah — dan itu terjadi tanpa pernah dibahas di ruang sidang yang sesungguhnya.

Mereka meminta Mahkamah Agung mengabulkan review atas kesepakatan tersebut, atau setidaknya memulihkan regulasi itu agar bisa diuji secara terbuka. Intinya satu: rakyat tidak menerima putusan yang sudah disepakati dua pihak sebelum hakim sempat mendengarkan argumen pembanding.

Mengapa Kasus Ini Lebih Besar dari Imigrasi

Bagi para pengamat tata kelola pemerintahan, perkara ini menyentuh pertanyaan yang lebih dalam: seberapa jauh pemerintah eksekutif boleh "mengalah" dalam gugatan yang ia sendiri tidak berusaha menangkan? Ketika tergugat resmi mengakui kekalahannya di hari pertama, prosedur peradilan berubah fungsi menjadi sekadar formalitas pemberian stempel.

Kota-kota penggugat berargumen bahwa preseden ini bisa berulang. Regulasi apa pun yang tak disukai eksekutif bisa dilumpuhkan melalui kombinasi gugatan negara bagian + pengakuan federal + putusan hakim cepat — sebuah jalan pintas yang menghindari proses panjang namun legitimitif.

Mahkamah Agung belum mengumumkan apakah akan menerima permohonan ini. Namun tekanan publik mulai mengarah ke sembilan hakim agung: apakah mereka akan menghidupkan kembali sebuah aturan, atau memberi lampu hijau pada cara-cara tak biasa dalam mematikan kebijakan publik. Untuk sementara, ketiga kota itu menolak berhenti — karena bagi mereka, apa yang dipertaruhkan bukan hanya satu regulasi, melainkan kepercayaan warga pada aturan yang berlaku sama untuk semua.