Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Paling Besar Kemenko Perekonomian

Jakarta, Warkini.com – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menggelar rapat kerja dengan tujuh kementerian koordinator (kemenko) untuk membahas besaran pagu anggaran, Senin (22/6/2026). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah ini berlangsung di ruang rapat Banggar DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Hadir seluruh menteri koordinator, yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Pertemuan ini menjadi momen penting menjelang pengesahan anggaran tahunan.

Dalam rapat tersebut, Said Abdullah memaparkan pagu anggaran untuk setiap kemenko. Berdasarkan laporan media kami, pagu tertinggi dialokasikan untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini dinilai wajar karena kemenko ini memegang koordinasi kebijakan ekonomi yang menjadi motor penggerak pembangunan. Rincian angka pastinya belum diungkap ke publik, namun sumber internal menyebut alokasi untuk kemenko ini mencapai puluhan triliun rupiah untuk tahun anggaran mendatang.

Tambahan Anggaran dan Fokus Program

Said menyatakan bahwa Banggar DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh beberapa kemenko. Tambahan ini difokuskan pada program-program prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan, keamanan pangan, serta pembangunan infrastruktur. "Kami memahami urgensi dari masing-masing kemenko. Oleh karena itu, selain pagu dasar, kami menyetujui tambahan yang penggunaannya harus tepat sasaran," kata Said dalam rapat tersebut.

"Kami telah mendengarkan usulan dari masing-masing kemenko dan menyetujui pagu anggaran serta tambahannya. Harapannya, anggaran ini bisa langsung dikelola dengan baik untuk mendukung program pemerintah. Kami akan terus mengawal penggunaannya agar tidak ada kebocoran," ujar Said menegaskan.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi keputusan Banggar. Ia menyatakan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan global. "Kemenko Perekonomian bertugas menyinkronkan kebijakan lintas sektor. Anggaran yang memadai akan sangat membantu kami dalam menjalankan fungsi koordinasi tersebut," tutur Airlangga.

Kemenko lainnya juga mendapatkan perhatian. Misalnya, Kemenko Pangan di bawah Zulkifli Hasan mendapat porsi tambahan untuk program ketahanan pangan, sementara Kemenko Infrastruktur yang dipimpin AHY fokus pada percepatan proyek strategis nasional. Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga mendapatkan alokasi khusus untuk reformasi birokrasi di bidang hukum.

Rapat kerja ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang akan segera disahkan. Banggar DPR berkomitmen untuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki dasar yang kuat dan berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan nasional.