Bupati Aceh Barat Desak Pusat Percepat Izin Tambang Rakyat

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendesak pemerintah pusat untuk segera meresmikan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di wilayah mereka. Langkah ini dinilai krusial untuk menata ulang sektor pertambangan yang selama ini banyak beroperasi tanpa payung hukum yang jelas, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga lokal secara legal dan berkelanjutan.

Mengakhiri Ketidakpastian Hukum

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menegaskan bahwa penerbitan WPR bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kebutuhan mendesak yang sudah lama dinanti masyarakat. Tanpa adanya penetapan kawasan resmi, aktivitas penambangan emas dan mineral lainnya di sejumlah titik rawan justru berkembang menjadi tambang ilegal yang sulit diawasi. Akibatnya, potensi penerimaan daerah dari sektor ini terus menguap dan kerusakan lingkungan kian sulit dikendalikan. Pihaknya berharap kementerian terkait dapat memprioritaskan permohonan yang telah diajukan agar ada kepastian hukum bagi para penambang skala kecil yang selama ini bergantung pada aktivitas tersebut.

Potensi Emas yang Terabaikan

Aceh Barat sebenarnya menyimpan cadangan mineral berharga yang cukup signifikan, terutama emas aluvial yang tersebar di beberapa kecamatan. Namun, ketiadaan WPR membuat eksploitasi kekayaan alam ini hanya menguntungkan segelintir pihak dan rawan konflik sosial. Dengan ditetapkannya WPR, masyarakat dapat membentuk koperasi atau kelompok usaha bersama yang terdaftar secara resmi. Mereka akan mendapatkan akses legal, pendampingan teknis, serta perlindungan dari jerat hukum yang selama ini membayangi para penambang tradisional. Lebih dari itu, hasil tambang bisa tercatat dalam rantai pasok resmi sehingga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi para penggiatnya.

Selain aspek ekonomi, kehadiran WPR juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan langsung. Penggunaan merkuri yang selama ini dipakai secara serampangan oleh penambang liar bisa digantikan dengan teknologi pengolahan yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, risiko pencemaran sungai dan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama warga dapat ditekan seminimal mungkin. Penerbitan WPR juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam memberantas praktik penambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Menanti Tindak Lanjut dari Pusat

Proses penetapan WPR memang memerlukan kajian teknis dan rekomendasi dari berbagai instansi, mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga pemerintah provinsi. Namun, Bupati Tarmizi berharap birokrasi yang berbelit tidak lagi menjadi penghalang. Pihaknya siap memberikan seluruh data dan persyaratan yang dibutuhkan agar proses verifikasi berjalan lebih cepat. Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat juga telah mengalir, menandakan adanya kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif mengenai urgensi WPR ini.

Jika WPR resmi diterbitkan, Aceh Barat akan menjadi salah satu daerah di Aceh yang memiliki kerangka hukum jelas untuk pertambangan rakyat. Dampak positifnya tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga pada terciptanya lapangan kerja baru yang legal dan terstruktur. Masyarakat yang sebelumnya bekerja secara sembunyi-sembunyi dapat naik kelas menjadi pelaku usaha yang terdaftar, mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, dan berkontribusi pada pembangunan daerah melalui pajak dan retribusi. Semua ini, tentu, bergantung pada seberapa cepat pemerintah pusat merespons permintaan dari ujung barat Aceh tersebut.