Ade Sugianto: Profil dan Kinerja Bupati Tasikmalaya

Ade Sugianto: Profil dan Kinerja Bupati Tasikmalaya

H. Ade Sugianto, S.IP., M.Si. adalah Bupati Tasikmalaya yang menjabat sejak 26 April 2021 untuk masa jabatan 2021–2026. Ia terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi, berpasangan dengan Cecep Nurul Yakin sebagai wakil bupati. Pasangan ini diusung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemenangan Ade Sugianto menandai estafet kepemimpinan dari Uu Ruzhanul Ulum yang naik menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjadi orang nomor satu di Kabupaten Tasikmalaya, Ade Sugianto telah menapaki perjalanan politik yang panjang dan berakar di birokrasi serta legislatif daerah.

Profil dan Latar Belakang

Ade Sugianto lahir di Tasikmalaya, 7 Maret 1973. Ia mengawali pendidikan formal di SDN Cipicung, kemudian melanjutkan ke SMPN 2 Singaparna dan SMAN 1 Singaparna. Gelar sarjana (S.IP.) diraih dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh (Unigal) Ciamis, dan menyelesaikan Magister Administrasi Publik (M.Si.) di universitas yang sama. Sebelum terjun ke politik, ia berkarir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selama 14 tahun. Pengalamannya di birokrasi mencakup jabatan struktural eselon IV dan III, termasuk pernah menjadi Camat di Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Cikalong. Karir politiknya dimulai saat bergabung dengan PKB, partai yang kemudian mengusungnya menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2014–2015. Namun, perjalanan legislatifnya terpotong karena ia dipilih menjadi Wakil Bupati Tasikmalaya mendampingi Uu Ruzhanul Ulum pada 2015–2020. Perpaduan pengalaman birokrat dan politisi inilah yang membentuk gaya kepemimpinan Ade yang kerap disebut tenang, teknis, dan inklusif.

Program Unggulan dan Kinerja

Sejak dilantik, Ade Sugianto mewarisi dan melanjutkan sejumlah program strategis, namun juga meluncurkan inisiatif baru yang menjadi penanda pemerintahannya. Dua program unggulan yang paling menonjol adalah Gerakan Membangun Desa (GMD) dan Tasik Juara.

GMD merupakan program yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Melalui pengalokasian dana yang signifikan dari APBD, program ini telah merealisasikan perbaikan ribuan titik jalan desa, pembangunan irigasi pertanian, serta penyediaan sarana air bersih. Data Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat mencatat, sepanjang 2021–2024, lebih dari 530 kilometer jalan desa diperbaiki dengan total anggaran lebih dari Rp200 miliar. Secara terpadu, GMD juga mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes, sehingga tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah BUMDes maju sebesar 24 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Program Tasik Juara, di sisi lain, berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di bidang pendidikan, program ini membebaskan biaya sekolah bagi siswa SD dan SMP negeri, serta memberikan bantuan pendidikan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu di tingkat SMA/SMK melalui Kartu Tasik Juara. Hingga akhir 2024, lebih dari 117.000 siswa telah menerima manfaat langsung. Di bidang kesehatan, Tasik Juara memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai 97 persen penduduk, salah satu yang tertinggi di Jawa Barat. Ade juga mendorong lahirnya Peraturan Bupati tentang perlindungan usaha mikro dengan pemberian bantuan modal tanpa bunga yang telah menyentuh 15.000 pelaku UMKM pada tahun 2024.

Kinerja fiskal Kabupaten Tasikmalaya di bawah kepemimpinannya menunjukkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh rata-rata 8,1 persen per tahun, meskipun sempat terkontraksi pada 2021 akibat pandemi. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 11,14 persen (2021) menjadi 9,88 persen (2024), sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 67,82 ke 68,91 poin dalam periode yang sama.

Tantangan dan Kontroversi

Meski sejumlah capaian positif tercatat, pemerintahan Ade Sugianto tidak lepas dari kritik dan tantangan. Persoalan klasik seperti lambatnya penyerapan anggaran masih menjadi sorotan DPRD. Pada tahun anggaran 2022, realisasi belanja modal sempat tersendat hingga triwulan ketiga sehingga menimbulkan ”silpa” yang cukup besar. Ade menjelaskan bahwa kendala tersebut berasal dari perubahan regulasi pengadaan barang/jasa pascapandemi yang memerlukan penyesuaian di tingkat OPD. Namun, kejadian serupa pada 2023 tetap menjadi catatan bagi pengawasan parlemen.

Di sisi lain, gaya kepemimpinan Ade yang cenderung low-profile kadang dianggap kurang responsif terhadap dinamika sosial. Kritik dari kalangan LSM dan mahasiswa sempat mengemuka ketika aksi unjuk rasa penolakan pembangunan pabrik tekstil di wilayah selatan Tasikmalaya tidak mendapatkan tanggapan langsung dari bupati dalam waktu cepat. Ade berdalih bahwa pendekatannya lebih mengutamakan dialog teknis melalui camat dan kepala dinas terkait agar tidak memperkeruh suasana.

Tantangan netralitas ASN juga menjadi isu yang menyeruak menjelang akhir jabatannya. Bawaslu sempat menerima laporan dugaan keterlibatan beberapa pejabat dalam kegiatan politik praktis, namun tidak ada cukup bukti untuk menyeret pihak eksekutif. Di tengah semua itu, Ade Sugianto tetap konsisten membangun citra sebagai bupati yang bekerja dalam diam—sebuah pendekatan yang disukai oleh basis pendukungnya di pedesaan, tetapi terus menjadi bahan perdebatan di kalangan pengamat politik lokal.