Desakan Bupati Aceh Barat Terbitkan Izin Tambang Rakyat Menguat

Kegelisahan masyarakat penambang di Aceh Barat menemukan suaranya. Dari jantung pemerintahan kabupaten, sebuah seruan tegas kini bergulir ke Jakarta, menagih janji lama yang tak kunjung terwujud: izin resmi untuk Wilayah Pertambangan Rakyat atau yang akrab disingkat WPR.

Sosok di balik dorongan ini adalah Bupati Aceh Barat, Tarmizi. Ia bukan sekadar menyampaikan permintaan administratif biasa. Ada nada urgensi dalam suaranya, cerminan dari puluhan tahun praktik pertambangan emas dan mineral lain yang bergerak dalam bayang-bayang di perbukitan Aceh Barat. Aktivitas yang menjadi nadi ekonomi ribuan keluarga, namun terus dibayangi status "ilegal" karena negara tak kunjung memberikan kepastian legal.

Bukan Sekadar Legalitas, Tapi Napas Ekonomi Lokal

Bagi masyarakat Aceh Barat, tambang rakyat bukan cerita baru. Ini adalah warisan yang mengalir dari generasi ke generasi. Palu dan linggis adalah alat kerja sekaligus simbol harapan. Tanpa WPR, para penambang ini terus bekerja dalam ketidakpastian. Mereka rentan terhadap penertiban, tak bisa mengakses pendanaan formal, dan yang paling pahit—tak bisa mendapatkan pembinaan teknis yang memadai untuk keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.

Permintaan yang disampaikan oleh Tarmizi ini sangat bisa dipahami. Dengan terbitnya WPR, roda ekonomi lokal akan mendapat legitimasi. Pemerintah daerah bisa menarik retribusi yang akan kembali lagi menjadi pembangunan. Lebih jauh, pengawasan terhadap dampak lingkungan—terutama penggunaan merkuri yang selama ini menjadi momok—bisa dilakukan secara terstruktur. Bukan dengan melarang dan menindak, tapi dengan mendampingi dan mengedukasi melalui jalur formal.

Kendati demikian, penerbitan WPR bukanlah proses yang sederhana. Ini adalah kerja kolosal yang melibatkan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Harus ada kajian teknis, pemetaan zona, dan tentunya—kemauan politik. Bupati Tarmizi tampaknya ingin memotong birokrasi yang bertele-tele. Ia menginginkan pemerintah pusat bertindak cepat, melihat langsung realitas di lapangan, dan tidak memperpanjang rantai ketidakpastian yang selama ini membelenggu masyarakatnya.

Di sisi lain, isu ini juga menyentuh sensitivitas antara kewenangan pusat dan semangat otonomi daerah. Aceh, dengan kekhususan yang dimilikinya, tentu berharap diberikan ruang lebih untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri demi kesejahteraan rakyat. Dorongan ini sejalan dengan semangat agar kekayaan alam tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tapi juga oleh rakyat kecil yang hidup dan mati bersama tanahnya.

Langkah Bupati Aceh Barat ini adalah potret dari dilema klasik daerah-daerah kaya sumber daya di Indonesia: melimpahnya potensi yang belum diimbangi dengan kecepatan regulasi yang berpihak pada rakyat lokal. Kini, bola ada di tangan pemerintah pusat. Akankah seruan dari ujung barat Sumatra ini dijawab dengan tindakan nyata, atau hanya akan menjadi gema lain yang lenyap ditelan waktu? Masyarakat Aceh Barat, dengan palu dan harapan di tangan, menunggu jawaban.