Dilarang Plastik Gampang, Tapi Nasib Pedagang Kecil Gimana?

Lo pasti sering lihat konten aesthetic di TikTok tentang "zero waste life" dan langsung merasa guilty karena masih pakai kantong plastik belanja, kan? Sustainability memang green flag banget dan wajib didukung. Tapi, pernah nggak lo kepikiran: di balik larangan plastik sekali pakai yang terdengar keren itu, ada ratusan pedagang kecil yang nasibnya jadi plot twist nggak mengenakkan? Salah satunya Abdullah, seorang penjual perlengkapan plastik di Pasar Tebet Barat, Jakarta, yang sekarang lebih banyak menghabiskan waktu menatap dagangannya sendiri daripada melayani pembeli.

Jujur aja, kebijakan larangan kantong plastik sekali pakai yang sudah diberlakukan Pemprov DKI sejak beberapa waktu lalu memang niatnya oke. Mikroplastik di lautan udah nggak bisa ditolerir lagi, polusi makin parah, dan bumi kita butuh napas. Tapi masalahnya, kebijakan tersebut seringkali terasa seperti speedrun tanpa save point buat para pelaku usaha mikro. Abdullah bukannya nolak perubahan. Dia cuma minta satu hal sederhana: jangan cuma kasih aturan, kasih juga jalan keluarnya. Karena, literally, dilarang itu gampang. Tapi nyari solusi biar nggak mati lapar? Itu yang susah.

Dari Larangin Sampai Ngasih Solusi, Jaraknya Jauh Banget

Bayangin aja lo jualan plastik selama bertahun-tahun. Modal udah masuk, stok udah numpuk, relasi sama pemasok udah terjalin. Tiba-tiba, tanpa peringatan yang cukup atau alternatif yang jelas, barang dagangan lo dianggap musuh publik. Auto panik dan salfok ke masa depan toko, bestie. Abdullah dan rekan-rekan pedagang di Pasar Tebet Barat ngalamin kondisi persis kayak gitu. Mereka bukan perusahaan besar yang bisa pivot bisnis secepat ganti playlist Spotify. Mereka pedagang pasar tradisional yang omsetnya pas-pasan dan marga tipis banget.

Ironisnya, kebijakan lingkungan yang seharusnya inclusive malah seringkali merugikan kelas bawah duluan. Orang-orang kaya dengan mudah pamer tumbler mahal dan tas belanja kanvas aesthetic di Instagram. Tapi para pedagang kecil? Mereka masih dipaksa berjuang sendirian mencari pengganti produk yang selama ini jadi sumber penghidupan. Tanpa bantuan modal, tanpa edukasi, tanpa akses ke distributor barang ramah lingkungan yang harganya terjangkau. Parah sih, kalau dipikir-pikir.

Jangan Jadi Pemerintah "Red Flag" Buat Pedagang Kecil

Abdullah ngasih pesan yang sebenarnya sederhana tapi dalam: Pemprov DKI perlu turun tangan nggak cuma dengan aturan di atas kertas. Dia berharap ada solusi konkret. Misalnya, program bantuan modal buat beralih ke produk ramah lingkungan, pelatihan manajemen usaha, atau setidaknya penyaluran stok alternatif dengan harga subsidi biar pedagang nggak rugi gede saat transisi. Jangan sampai kebijakan hijau malah bikin perut keluarga para pedagang ikut "hijau" karena nggak makan, mood banget nggak sih?

Gen-Z memang generasi yang paling kenceng kritik soal lingkungan, dan itu bagus. Tapi kita juga harus sadar bahwa transisi hijau nggak bisa berjalan kalau yang paling rentan justru ditinggal sendirian. Keberlanjutan sejati itu bukan cuma soal konten estetik, tapi soal keadilan sosial juga. Kalau pemerintah cuma sibuk bikin peraturan tanpa mikirin dampak ke perekonomian orang kecil, ya sama aja kayak nonton serial Netflix yang ending-nya gantung: bikin emosi dan nggak ada artinya.

Abdullah dan ribuan pedagang lainnya bukan penjahat lingkungan. Mereka cuma orang biasa yang terjebak di antara idealisme hijau dan realitas ekonomi. Jadi, sebelum lo flexing tas belanja kanvas lo di feeds, inget juga mereka yang masih berjuang di pasar tradisional. Pemerintah harus kasih solusi, bukan cuma larangan. Karena kalau nggak, jangan heran kalau kebijakan bagus cuma jadi wacana doang tanpa eksekusi yang manusiawi.

Menurut lo gimana? Apakah pemerintah udah cukup perhatian sama nasib pedagang kecil saat nerapin kebijakan lingkungan? Atau menurut pendapat lo ada solusi lain yang lebih oke? Drop di kolom komentar, bestie!