admin
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas dugaan penerimaan "amplop" oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Dugaan ini mencuat setelah Bupati Kuantan Singingi nonaktif, Suhardiman Amby, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jabatan dan gratifikasi terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Johan menekankan bahwa isu ini memerlukan penjelasan hukum yang transparan dari lembaga antirasuah.
Dorongan Investigasi Formal dan Profesional
Johan Rosihan menyatakan KPK memiliki otoritas penuh untuk menilai apakah pemberian tersebut memenuhi unsur gratifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Publik dinilai tengah menunggu kejelasan mengenai kesesuaian tindakan itu dengan regulasi gratifikasi dan prosedur pelaporannya.
Politikus Fraksi PKS ini menegaskan bahwa isu sensitif seperti ini tidak boleh diselesaikan melalui perdebatan di ruang publik yang sarat akan spekulasi. Ia mendorong agar mekanisme hukum menjadi satunya landasan dalam menilai fakta dan alat bukti yang tersedia.
Johan berharap KPK menjunjung tinggi prinsip diskriminasi dalam menangani kasus ini. Ia mengingatkan agar semua pihak menahan diri dari penghakiman prematur yang berada di luar koridor proses hukum formal.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Johan menekankan bahwa penegakan hukum yang berkualitas harus menghadirkan tiga pilar utama, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong KPK untuk segera memanggil dan meminta klarifikasi langsung dari Raja Juli Antoni.
"Intinya, bukan siapa yang diperiksa, melainkan bagaimana proses hukum dijalankan secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi," tegas Johan.
Secara terpisah, Raja Juli Antoni telah menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif apabila KPK memerlukan keterangan darinya. Ia menegaskan komitmen untuk mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan demi menjaga integritas kelembagaan.
Comments (0)