DPR RI Tinjau Layanan Kesehatan di Karimun

Sabtu pagi di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin tidak datang sekadar untuk seremonial. Di bawah terik matahari pesisir, ia melangkah masuk ke lorong-lorong Puskesmas Meral dan langsung mengecek ruang tunggu pasien, ruang obat, hingga gudang logistik. Bukan kopi dan kue yang menarik perhatiannya, melainkan alat tulis yang dicoret-coret oleh petugas untuk mencatat stok obat karena komputer entah sejak kapan mati. “Ini bukan soal estetika, ini soal keselamatan pasien,” ucapnya lirih pada kepala puskesmas yang mendampingi.

Kondisi Lapangan yang Jadi Sorotan

Misi spesifik Komisi IX ke Karimun kali ini memang untuk menyelami langsung wajah pelayanan kesehatan di daerah kepulauan. Zainul tidak sendiri; ia bersama rombongan anggota dewan lainnya mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Sani, dua puskesmas, dan satu klinik swasta yang menjadi andalan warga setempat. Dalam pantauannya, sejumlah persoalan klasik mengemuka: keterbatasan tenaga dokter spesialis, alat kesehatan yang perlu diperbarui, dan alur rujukan BPJS yang masih membuat pasien harus bolak-balik antarpulau hanya untuk mendapat layanan standar.

Di RSUD Muhammad Sani, misalnya, Zainul sempat berhenti lama di depan mesin CT-Scan yang baru enam bulan beroperasi. Pihak rumah sakit menjelaskan alat itu sudah bisa digunakan, tapi masih ada kendala dalam pelatihan operator dan pemeliharaan suku cadang yang harus didatangkan dari Jakarta. “Teknologi sudah masuk, tapi ekosistemnya belum siap. Ini pekerjaan rumah kita bersama,” tegasnya. Ia meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun segera menyusun rencana pengembangan kapasitas teknis yang terukur, dan memastikan akan membawa temuan ini ke dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Ikut Disentil

Tak hanya urusan rumah sakit, Komisi IX yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial ini juga menggelar dialog dengan serikat pekerja di sektor perkapalan—industri dominan di Karimun. Zainul mendengar langsung keluhan buruh tentang keikutsertaan perusahaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang seringkali mandek di tengah jalan. Beberapa pekerja hanya terdaftar di kartu, tanpa iuran yang benar-benar disetor rutin. “Ini bahaya besar. Saat terjadi kecelakaan kerja, mereka tak punya perlindungan apa-apa padahal kontrak menyatakan sebaliknya,” serunya.

Mendapat masukan seperti itu, politikus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini berjanji akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Jaminan Sosial. Ia menginstruksikan agar Dinas Tenaga Kerja setempat proaktif melakukan audit kepatuhan perusahaan. “Jangan hanya menunggu laporan dari pekerja. Jemput bola ke galangan kapal, ke bengkel-bengkel kecil. Hak pekerja atas rasa aman adalah mutlak,” tegasnya dengan nada yang meninggi.

Serapan Aspirasi dan Langkah Konkret ke Depan

Di sesi terakhir kunjungan, Zainul dan anggota Komisi IX lainnya mengadakan pertemuan tertutup dengan Bupati Karimun dan jajaran eksekutif. Di sana, sejumlah kesepakatan informal dibangun, termasuk percepatan pengiriman tenaga dokter spesialis melalui program afirmasi daerah tertinggal, serta penambahan kuota pelatihan bagi perawat lokal. Zainul juga menekankan pentingnya sinergi antara APBN dan APBD agar program jaminan kesehatan nasional benar-benar dirasakan hingga ke sudut-sudut pulau terluar.

“Kami tidak ingin Karimun jadi sekadar catatan dalam laporan komisi. Ada tindak lanjut yang harus dikawal hingga tuntas,” katanya saat menutup kunjungan. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan meminta kementerian terkait menyusun peta jalan khusus bagi daerah kepulauan, mengingat tantangan geografis yang berbeda dengan wilayah kontinental. Dengan logat khasnya, ia berpesan agar birokrasi tidak berbelit: “Pasien tidak peduli struktur anggaran, mereka butuh sembuh. Itu saja ukurannya.”

Kini, warga Karimun menanti apakah kunjungan ini benar-benar membawa perubahan atau hanya menjadi rangkaian foto berbaju safari yang kembali tersimpan rapi di album kerja DPR. Namun setidaknya, satu hal sudah terlihat: ada yang akhirnya datang untuk mendengar, bukan sekadar mencatat.