Duduk Perkara Suap Proyek yang Bikin Bupati Langkat Jadi Tersangka

Warkini.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin (SAF) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Penetapan ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat korupsi dan mengungkap modus baru dalam pengaturan paket pekerjaan di daerah.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein memaparkan kronologi kasus ini dalam konferensi pers yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026). Menurut pemaparan tersebut, aktor kunci dalam perkara ini adalah seorang pihak swasta bernama Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB) yang tidak hanya berperan sebagai pengusaha, tetapi juga merupakan bagian dari Tim Sukses SAF pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu. Hubungan istimewa inilah yang diduga menjadi pintu masuk bagi pengaturan proyek.

“Tersangka YQB mendapatkan paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Permukiman (Disperkim) Langkat melalui metode Pengadaan Langsung (PL),” jelas Achmad Taufik Husein dalam keterangannya kepada awak media.

Metode Pengadaan Langsung dipilih untuk menghindari proses lelang terbuka dan memungkinkan pengaturan pemenang secara sepihak. Hal ini jelas melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan data yang dihimpun tim penyidik, total terdapat 85 paket pekerjaan yang dikendalikan. Rinciannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat menerima 80 paket pekerjaan dengan total nilai mencapai Rp 9,5 miliar. Sementara itu, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Langkat mendapatkan 5 paket pekerjaan dengan total senilai Rp 748 juta. Angka ini menunjukkan skala pengaturan yang cukup masif dan sistematis, bukan insiden tunggal.

Penetapan tersangka terhadap Syah Afandin ini menjadi bukti bahwa KPK terus memantau tata kelola pemerintahan daerah. Kasus ini juga mengungkap pola hubungan transaksional antara kontestasi politik dan pemerintahan, di mana dukungan saat kampanye dibayar dengan proyek pasca-kemenangan. Tim penyidik masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk pejabat di lingkungan dinas terkait yang memfasilitasi pemberian paket-paket tersebut. Proses hukum lanjutan akan segera dilakukan, termasuk langkah penahanan terhadap para tersangka guna mempercepat proses penyidikan.