Hasil Tes Destry-Aida Diumumkan Besok, Paripurna Penetapan 1 September

JAKARTA — Hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) akan diumumkan DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026. Pengumuman tersebut menjadi gerbang menuju babak penentuan: rapat paripurna pada Selasa, 1 September 2026, yang akan menetapkan susunan baru kepemimpinan bank sentral periode mendatang.

Jadwal itu dikonfirmasi Anggota DPR Harris Turino seusai rangkaian pemeriksaan calon yang berlangsung di kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Ia memastikan seluruh proses pemeriksaan telah rampung dan fraksi-fraksi kini tengah merampungkan kesimpulan akhir dari hasil ujian tersebut.

"Hasil fit and proper test calon Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia akan dirilis besok, 27 Agustus 2026," ujar Harris Turino di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Dengan begitu, masyarakat dan pelaku pasar tinggal menghitung hari sebelum mengetahui kepastian nasib para calon yang diusulkan Presiden, termasuk figur senior bank sentral Destry Damayanti yang dijagokan sebagai calon Gubernur BI bersama kandidat deputi pendampingnya. Nama Destry bukan pendatang baru di dunia kebijakan moneter. Ia telah mengabdi lebih dari tiga dekade di lingkungan BI, kini menjabat Senior Deputi Gubernur, dan dikenal luas sebagai ekonom yang vokal soal stabilitas harga serta pengelolaan risiko sistem keuangan.

Kronologi: Ujian Ketat di Gedung DPR/MPR

Berdasarkan pemantauan di lokasi, suasana uji kelayakan berjalan tertib. Para calon datang pagi hari didampingi tim, lalu menjalani sesi tanya-jawab panjang dengan anggota komisi yang membidangi urusan keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan. Berikut alur penting yang tercatat:

1. Rabu, 26 Agustus 2026 — Calon Gubernur dan Deputi Gubernur BI menjalani fit and proper test di Gedung DPR/MPR RI. Mereka diminta menjelaskan rekam jejak profesional, integritas, serta visi kebijakan moneter ke depan.
2. Kamis, 27 Agustus 2026 — DPR RI mengumumkan hasil fit and proper test secara resmi kepada publik.
3. Selasa, 1 September 2026 — Rapat paripurna digelar untuk menyampaikan pendapat akhir dan menetapkan calon yang dinyatakan layak memimpin bank sentral.

Seusai penetapan paripurna, nama-nama yang lolos akan dilantik oleh Presiden. Masa jabatan Gubernur BI adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Dasar Hukum dan Mekanisme Penetapan

Prosedur ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya, termasuk melalui UU Pengembangan dan Perlindungan Kekayaan Negara (P2SK). Presiden mengajukan usulan calon kepada DPR. DPR kemudian melakukan pengujian kelayakan dan kepatutan sebelum menetapkannya dalam rapat paripurna.

Skema semacam ini dimaksudkan agar tercipta checks and balances antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan pemimpin otoritas moneter — institusi pemegang mandat menjaga stabilitas nilai rupiah, kestabilan harga, kelancaran sistem pembayaran, serta keberlanjutan stabilitas sistem keuangan.

Bagi DPR, pengumuman hasil pada Kamis nanti bukan sekadar formalitas administratif. Dokumen hasil ujian akan menjadi rujukan utama fraksi-fraksi dalam menyusun pendapat akhir saat paripurna, termasuk apabila terdapat catatan atau keberatan dari salah satu komponen dewan.

Pasar Mata Terhadap Kontinuitas Kebijakan

Proses pergantian pimpinan BI selalu diamati cermat pelaku pasar. Sinyal kontinuitas atau perubahan arah kebijakan moneter dapat langsung tercermin pada pergerakan nilai tukar rupiah, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), hingga sentimen indeks saham. Kepastian susunan pimpinan bank sentral dipandang krusial untuk meredam volatilitas, apalagi ketika ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian suku bunga negara maju dan gejolak harga komoditas.

Dari sisi kelembagaan, transisi yang tertib juga penting agar agenda strategis BI tetap berjalan — mulai dari pengendalian ekspektasi inflasi, stabilisasi nilai tukar, pengembangan sistem pembayaran digital, hingga koordinasi kebijakan fiskal-moneter demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan demikian, ada dua tanggal yang wajib dicatat publik dalam kalender politik ekonomi pekan ini: 27 Agustus 2026 untuk pengumuman hasil uji kelayakan dan 1 September 2026 untuk penetapan di rapat paripurna. Warkini.com akan terus memperbarui perkembangan informasi ini.