Jakarta — Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan klaim yang menyebut adanya tautan

Berdasarkan hasil penyelidikan, tautan yang dibagikan tidak mengarah pada portal resmi milik Kementerian PUPR. Sebaliknya, situs tersebut menampilkan formulir data pribadi yang meminta calon korban untuk mengisi informasi sensitif, mulai dari nomor kartu keluarga, nomor ponsel, hingga alamat email. Praktik ini merupakan modus operandi umum dalam aksi phishing yang kerap memanfaatkan nama instansi pemerintah untuk meningkatkan kredibilitas palsu.

Beredarnya Tautan di Media Sosial

1. Awal Juni 2026 — Sebuah unggahan yang memuat tautan pendek bit.ly atau shortlink serupa mulai viral di grup WhatsApp dan Facebook. Unggahan tersebut menggunakan logo resmi Kementerian PUPR serta menjanjikan ribuan formasi lowongan kerja dengan gaji dan tunjangan menarik tanpa syarat administrasi yang berat.
2. Penyebaran Meluas dalam 48 Jam — Dalam tempo dua hari, ratusan pengguna media sosial turut membagikan tautan tersebut. Sebagian besar korban yang terjebak mengaku tertarik karena tidak adanya biaya pendaftaran yang disebutkan secara eksplisit, sehingga terkesan sebagai program rekrutmen resmi pemerintah.
3. Munculnya Komentar Keraguan — Di tengah lonjakan viralitas, sejumlah netizen mulai menyuarakan kecurigaan terkait domain situs yang digunakan. Mereka menyoroti perbedaan antara alamat situs dalam tautan dengan portal resmi Kementerian PUPR yang beralamat di www.pu.go.id.

Proses Investigasi oleh Tim Cek Fakta

1. Pemeriksaan Domain dan Metadata — Tim Cek Fakta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap alamat situs yang tertera dalam tautan. Hasilnya, domain tersebut terdaftar di luar negeri dengan masa aktif yang baru dibuat dalam hitungan minggu, jauh berbeda dari portal resmi pemerintah yang memiliki sertifikat keamanan dan domain berusia bertahun-tahun.
2. Analisis Konten dan Formulir — Tim menemukan bahwa situs palsu menggunakan template generik dengan banyak kesalahan penulisan istilah teknis dan peraturan pemerintah. Formulir pendaftaran yang ditampilkan meminta data pribadi tanpa adanya enkripsi keamanan standar, berpotensi disalahgunakan untuk akses ilegal ke rekening korban.
3. Konfirmasi Resmi Kementerian PUPR — Tim menghubungi Humas Kementerian PUPR untuk memastikan keabsahan informasi. Pihak Kementerian secara tegas membantah telah membuka rekrutmen melalui tautan eksternal dan menegaskan bahwa seluruh proses seleksi pegawai selalu diumumkan melalui portal resmi serta media mainstream yang telah diverifikasi.

Klarifikasi dan Imbauan Pihak Berwenang

1. Pernyataan Resmi Kementerian — Melalui akun media sosial resmi, Kementerian PUPR mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tautan yang mengatasnamakan instansi tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa tidak ada rekrutmen melalui situs pihak ketiga dan tidak pernah memungut biaya dalam bentuk apapun.
2. Peringatan Bareskrim Polri — Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyatakan akan menindak tegas pelaku penyebaran hoaks yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Masyarakat diimbau untuk melaporkan konten mencurigakan melalui layanan patroli siber atau aplikasi Patroli.id.
3. Upaya Penurunan Konten — Platform media sosial yang menjadi medium penyebaran kini mulai melakukan penurunan terhadap unggahan yang mengandung tautan berbahaya tersebut. Namun, tim Cek Fakta menemukan bahwa pelaku terus membuat tautan baru dengan domain yang sedikit dimodifikasi.

Hingga berita ini diturunkan, tim Cek Fakta menetapkan klaim terkait open recruitment Kementerian PUPR 2026 melalui tautan yang beredar sebagai informasi palsu. Masyarakat dihimbau untuk selalu memverifikasi setiap informasi rekrutmen melalui situs resmi instansi terkait dan tidak mengisi data pribadi pada situs yang tidak memiliki sertifikat keamanan. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa modus penipuan digital terus berevolusi dengan memanfaatkan momen ketenagakerjaan dan nama instansi besar untuk menjebak korbannya.