Kejagung Pastikan Motor Listrik BGN yang Disegel Bisa Segera Disalurkan

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pengembangan penyidikan, tim penyidik saat ini tengah mendalami temuan adanya sejumlah unit sepeda motor listrik hasil pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN) yang masih belum dirakit oleh pihak penyedia barang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset yang telah diamankan dikelola sesuai prosedur hukum yang berlaku agar dapat segera disalurkan kepada pihak yang berhak dan tidak merugikan keuangan negara.

Penyidik Periksa Kondisi Motor Listrik BGN

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pengecekan mendalam terhadap kondisi seluruh unit kendaraan listrik tersebut. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan sementara, masih terdapat sebagian kecil unit motor yang belum dalam kondisi terakit atau belum dirakit sepenuhnya oleh kontraktor. Oleh karena itu, timnya terus melakukan verifikasi menyeluruh agar tidak ada celah yang terlewat dalam penyidikan ini.

"Sepertinya masih ada sedikit yang belum dirakit. Sepertinya, kami sedang ngecek lagi," ujar Syarief saat ditemui di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026).

17.600 Unit Motor Listrik Telah Disita

Syarief menjelaskan bahwa hingga saat ini tim penyidik telah berhasil menyegel sebanyak 17.600 unit motor listrik yang sudah dalam kondisi terakit sempurna. Seluruh aset tersebut ditemukan tersimpan di dua lokasi gudang penyimpanan yang berada di kawasan Sentul dan Cikarang. Penyidik terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tidak ada lagi unit yang terlewat dari pemeriksaan serta memperhitungkan nilai ekonomis barang bukti secara akurat.

Warkini.com melaporkan, Kejagung berkomitmen untuk mengawal pengelolaan barang bukti agar nilai manfaatnya tetap terjaga. Pihaknya juga memastikan bahwa motor-motor listrik hasil pengadaan BGN tersebut tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan demi kelancaran distribusi program MBG di seluruh wilayah Indonesia. Langkah tegas ini diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah ke depannya.