Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 84,2 Persen, OJK: Bukti Reformasi

Warkini.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dinilai semakin solid, khususnya dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan nasional. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, yang menilai capaian terkini sebagai cermin keberhasilan reformasi internal di tubuh Polri.

Menurut Friderica, peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum itu bukan sekadar angka, melainkan buah dari transformasi yang berkelanjutan. Ia merujuk pada hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri telah menembus angka 84,2 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan mengindikasikan pemulihan citra korps baju cokelat di mata publik.

“Capaian ini menjadi bukti bahwa upaya reformasi serta peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” ujar Friderica dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Peran Strategis Polri di Sektor Keuangan

OJK menyoroti bahwa sinergi antara lembaga pengawas keuangan dan Polri telah berdampak signifikan dalam pemberantasan kejahatan ekonomi. Sejumlah kasus besar seperti investasi ilegal, pencucian uang, dan penipuan daring berhasil diungkap berkat kolaborasi cepat dan terkoordinasi. Friderica menegaskan bahwa profesionalisme penyidik Polri dalam menangani tindak pidana di pasar modal, perbankan, dan fintech turut mendongkrak keyakinan pelaku usaha dan investor.

“Kinerja Polri yang responsif dan berintegritas telah menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan aman. Itu modal penting untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depan,” tambahnya.

Kepercayaan Publik sebagai Indikator Reformasi

Survei Litbang Kompas yang dirilis pada akhir Juni 2026 itu menjadi tolok ukur objektif bagi efektivitas reformasi Polri. Selain kepercayaan umum, indikator lain seperti transparansi penanganan laporan, kecepatan respons, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia juga menunjukkan tren positif. Pengamat menilai bahwa capaian 84,2 persen merupakan lompatan signifikan dari angka serupa pada tahun-tahun sebelumnya yang sempat berada di bawah 70 persen.

OJK sendiri berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan Polri, termasuk melalui program pelatihan bersama dan pertukaran data intelijen keuangan. Dukungan regulasi yang adaptif juga menjadi prioritas agar celah kejahatan ekonomi bisa ditutup lebih awal.

Dengan raihan ini, Polri diharapkan tidak cepat berpuas diri. Friderica mengingatkan bahwa kepercayaan adalah amanah yang harus dijaga dengan konsistensi. "Masyarakat kini semakin cerdas menilai, maka setiap personel harus menjaga marwah institusi dalam setiap tindakan," tutupnya.