Koalisi Besar Buruh Minta Pajak JHT dan THR Dikaji Ulang, Siap Temui Pemerintah

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia bergerak menyikapi kebijakan perpajakan yang dinilai membebani pekerja. Aliansi serikat pekerja ini berencana menemui pemerintah untuk membahas sejumlah isu krusial ketenagakerjaan. Salah satu tuntutan utama yang akan disampaikan adalah pengkajian ulang pengenaan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT).

Selain pajak JHT, buruh juga akan menyuarakan penolakan terhadap pengenaan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR) dan pesangon. Isu ini dianggap mendesak karena menyangkut hak finansial dasar para pekerja di Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa pihaknya memiliki sikap yang jelas dan tegas terhadap kebijakan tersebut. Ia menyatakan bahwa dana JHT pada hakikatnya merupakan tabungan pekerja, sehingga perlakuan pajak terhadapnya harus mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan bagi buruh.

"Kami akan bertemu dengan pemerintah untuk membahas persoalan ini. Sikap Koalisi Besar jelas, kami menolak pajak atas THR. Dana JHT adalah tabungan buruh dan tidak boleh semakin membebani pekerja," ujar Andi Gani dalam keterangan yang diterima media kami, Kamis (2/7/2026).

Andi Gani menekankan bahwa Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia ingin memastikan kebijakan perpajakan tidak menggerus pendapatan para pekerja. Menurutnya, JHT dirancang untuk menjadi jaring pengaman finansial di masa depan, bukan objek yang menambah beban saat ini.

Rencana Audiensi dengan Pemerintah

Pertemuan dengan pemerintah dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Koalisi akan membawa data dan argumen mengenai dampak pengenaan pajak terhadap daya beli serta kesejahteraan buruh. Mereka berharap pemerintah membuka ruang dialog dan meninjau ulang regulasi perpajakan yang dinilai kontraproduktif bagi perlindungan pekerja.

Isu pajak JHT dan THR ini menjadi perhatian luas di kalangan serikat pekerja. Berdasarkan laporan media kami, sejumlah elemen buruh di berbagai daerah juga telah menyuarakan aspirasi serupa. Mereka menilai bahwa pungutan pajak di tengah tekanan biaya hidup semakin mempersulit kondisi ekonomi pekerja, terutama mereka yang berada di sektor padat karya.

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga ada keputusan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja. Mereka akan menggunakan jalur dialog maupun aksi yang sesuai dengan koridor hukum untuk memperjuangkan hak-hak buruh.