Komisi IX DPR Tinjau Langsung Fasilitas Kesehatan di Karimun

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Zainul Munasichin, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, pada awal pekan ini. Kunjungan tersebut dalam rangka menyerap aspirasi dan mengawasi langsung pelaksanaan program kesehatan dan ketenagakerjaan di wilayah perbatasan yang memiliki dinamika ekonomi tinggi.

Karimun dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa maritim, namun di balik itu, masyarakatnya kerap mengeluhkan terbatasnya akses layanan kesehatan dan belum optimalnya perlindungan jaminan sosial. Zainul menegaskan bahwa Komisi IX hadir untuk memastikan hak-hak dasar warga negara terpenuhi.

Sorotan Utama Layanan Kesehatan

Dalam kunjungannya, Zainul menyambangi RSUD Muhammad Sani dan beberapa puskesmas di pulau-pulau sekitar. Ia mendapati bahwa banyak fasilitas kesehatan yang masih kekurangan alat medis canggih, sehingga pasien dengan penyakit berat harus dirujuk ke Batam atau bahkan Singapura. "Kami prihatin. Rumah sakit di sini seharusnya mampu menangani kasus-kasus dasar, tetapi kenyataannya mereka kekurangan MRI, CT scan, dan dokter spesialis," ujarnya.

Selain itu, ia juga mencermati temuan tentang rendahnya ketersediaan obat-obatan di puskesmas-puskesmas terpencil. Distribusi logistik farmasi menjadi pekerjaan rumah besar, mengingat kondisi geografis Karimun yang berupa kepulauan. Zainul mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan terobosan dalam rantai pasok obat di daerah-daerah serupa.

Khusus untuk BPJS Kesehatan, Zainul menerima laporan bahwa tingkat kepesertaan di Karimun sebenarnya cukup tinggi, namun kualitas layanan belum merata. "Ini yang harus diperbaiki. Jangan sampai warga sudah jadi peserta tapi ketika butuh layanan, fasilitasnya tidak siap," imbuhnya.

Isu Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial

Beralih ke sektor ketenagakerjaan, isu utama yang mengemuka adalah minimnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kalangan pekerja informal, seperti nelayan, buruh pelabuhan, dan pedagang kecil. Data dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun menunjukkan baru sekitar 30 persen tenaga kerja informal yang ter-cover program jaminan sosial. Zainul menyebut angka tersebut masih jauh dari target nasional.

"Pekerja maritim memiliki risiko tinggi, baik dari kecelakaan laut maupun penyakit akibat kondisi kerja. Kami akan mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan pengusaha lokal untuk memperluas cakupan," katanya. Ia juga menerima masukan dari serikat pekerja setempat terkait perlunya kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi pekerja harian.

Komitmen dan Tindak Lanjut

Di akhir kunjungan, Zainul Munasichin menegaskan bahwa seluruh temuan akan menjadi bahan rapat dengar pendapat Komisi IX dengan para pemangku kepentingan di pusat. "Kami akan panggil Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempertanggungjawabkan realisasi anggaran dan program di wilayah perbatasan. Ini bukan kunjungan seremonial, tapi ada output konkret yang harus dihasilkan," tegas politisi Golkar itu.

Kunjungan ini juga diakhiri dengan penyerapan aspirasi langsung dari masyarakat. Warga berharap ada peningkatan pelayanan kesehatan dasar, penambahan tenaga medis, serta perbaikan infrastruktur transportasi menuju fasilitas kesehatan. Komisi IX berkomitmen untuk mengawal aspirasi tersebut hingga menjadi kebijakan yang terealisasi.