Korupsi Batu Bara Picu Blackout Sumatera: Kortas Tipikor Polri Ungkap Modus Manipulasi Selama Enam Tahun

Jakarta — Dugaan tindak pidana korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara yang berujung pada pemadaman listrik massal (blackout) di Sumatera dan sejumlah wilayah Indonesia kini memasuki babak baru. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri resmi meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan laporan yang dirangkum Warkini.com, Selasa (7/7/2026), praktik rasuah ini diduga telah berlangsung sistematis selama enam tahun terakhir, merugikan negara sekaligus mengancam stabilitas kelistrikan nasional.

Kepala Kortas Tipikor Polri, Inspektur Jenderal Totok Suharyanto, dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Senin (6/7), mengungkapkan bahwa penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya manipulasi kualitas dan kuantitas batu bara yang dipasok oleh sejumlah perusahaan.

“Kami mendapati adanya dua perusahaan yang diduga melakukan penyimpangan hukum terhadap pemenuhan pasokan batu bara. Aktivitas ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengganggu keandalan sistem kelistrikan sehingga terjadi blackout di beberapa daerah,” ujar Irjen Totok di hadapan awak media.

Peningkatan Status Perkara

Penetapan status penyidikan dilakukan pada 4 Juli 2026 berdasarkan hasil gelar perkara. Dengan naiknya status ini, Kortas Tipikor kini memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, hingga penetapan tersangka. Dua perusahaan yang sedang dalam pengawasan penyidik diduga menjadi aktor utama di balik rantai pasok batu bara yang cacat tersebut.

Rentang Waktu dan Modus Operandi

Dugaan korupsi ini berlangsung selama periode 2020-2026. Modus yang ditemukan antara lain adalah pemalsuan dokumen spesifikasi batu bara, pengiriman batu bara dengan kalori di bawah standar, serta pengurangan volume pengiriman secara sengaja. Praktik tersebut diduga dilakukan untuk menekan biaya operasional sekaligus meraup keuntungan lebih besar, tanpa memperhitungkan dampak terhadap pembangkitan listrik yang akhirnya kolaps dan memicu pemadaman bergilir hingga total di beberapa provinsi Sumatera.

Dampak Luas dan Langkah Selanjutnya

Blackout yang terjadi akibat gagalnya pasokan batu bara berkualitas tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga melumpuhkan sektor industri dan pelayanan publik di wilayah Sumatera serta sebagian Jawa. Pemerintah memperkirakan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah, belum termasuk biaya pemulihan jaringan listrik dan kompensasi kepada konsumen.

Kortas Tipikor Polri berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Selain menyasar dua perusahaan terduga, penyidik juga akan menelusuri keterlibatan oknum pejabat atau pihak lain yang turut memuluskan praktik ilegal tersebut. “Kami tidak akan berhenti pada dua perusahaan ini. Jika ada pihak lain yang terlibat, baik dari kalangan swasta maupun penyelenggara negara, akan kami jerat sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Totok menutup pernyataannya.