KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat Ubah Opini WTP Pemkab Muara Enim

Warkini.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan mengejutkan dalam penggeledahan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan, Selasa (23/6). Dari penggeledahan yang dilakukan terkait kasus suap Bupati Muara Enim nonaktif Edison, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang mengindikasikan adanya intervensi dari BPK pusat untuk mengubah opini audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Informasi ini disampaikan langsung oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada media pada Kamis (25/6/2026).

Dokumen Kunci: Dari WDP ke WTP

Dalam operasi tersebut, tim penyidik menemukan bukti perubahan penilaian dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam audit keuangan negara yang menunjukkan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar, sedangkan WDP menandakan adanya catatan atau pengecualian tertentu. Perubahan ini diduga tidak terjadi secara alami, melainkan hasil dari tekanan atau intervensi pihak-pihak tertentu di lingkungan BPK pusat, yang diduga kuat berkaitan dengan kasus suap yang menjerat Bupati Edison.

Tidak hanya itu, penggeledahan juga mengungkap adanya upaya lanjutan untuk kembali mengubah opini tersebut setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Edison. Upaya ini mengindikasikan adanya jaringan yang berusaha menghilangkan jejak atau menutupi praktik curang yang telah terjadi. Temuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa pemberian opini WTP untuk Pemkab Muara Enim sarat dengan kepentingan transaksional.

"Pada Selasa (23/6), penyidik melakukan penggeledahan di kantor BPK Sumatera Selatan. Dokumen yang diamankan di antaranya dokumen perubahan penilaian BPK dari WDP ke WTP untuk Pemkab Muara Enim, serta ditemukan juga upaya mengubah kembali opini tersebut setelah adanya OTT terhadap Edison," ungkap Budi Prasetyo dalam keterangan resminya.

KPK kini tengah mendalami peran masing-masing pihak yang terlibat dalam dugaan intervensi ini, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum di BPK pusat yang diduga memfasilitasi perubahan opini tersebut. Kasus ini merupakan pengembangan dari OTT yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison beberapa waktu lalu, di mana ia diduga memberikan suap agar laporan keuangan daerahnya mendapatkan opini WTP. Dengan temuan dokumen terbaru ini, penyidik memiliki bukti yang lebih kuat untuk mengungkap praktik korupsi sistematis yang melibatkan lembaga pemeriksa keuangan negara. Warkini.com akan terus memantau perkembangan penyidikan ini dan menyajikan laporan eksklusif dari lapangan.