KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka Suap Proyek, Tim Sukses Juga Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin (SAF) sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat. Penetapan ini dilakukan setelah Syah Afandin, yang akrab disapa Ondim, tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar tim penindakan KPK. Selain Bupati, KPK turut menetapkan seorang pihak swasta yang juga merupakan anggota tim sukses Syah, yaitu Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB), sebagai tersangka.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengumumkan status hukum kedua orang tersebut dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (3/7/2026). Ia menjelaskan bahwa lembaga antirasuah telah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Proses OTT sendiri mengungkap adanya dugaan penyerahan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan pengaturan paket-paket pekerjaan di Pemkab Langkat.

Pernyataan Resmi KPK

Achmad Taufik Husein secara gamblang menyampaikan dasar hukum penetapan tersangka ini. Menurutnya, bukti-bukti yang dikumpulkan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan dua orang sebagai tersangka."

Pernyataan ini menegaskan bahwa KPK tidak hanya membidik penerima suap, tetapi juga pihak pemberi yang diduga memiliki andil dalam mengondisikan proyek-proyek strategis di Kabupaten Langkat. Penetapan dua tersangka sekaligus ini menunjukkan bahwa konstruksi perkara yang dibangun tim penyidik telah solid sejak awal penangkapan.

Kronologi Singkat dan Peran Para Tersangka

Berdasarkan laporan yang dihimpun tim media kami, OTT terhadap Syah Afandin dilakukan di wilayah Langkat. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai yang diduga merupakan bagian dari commitment fee pengamanan proyek. Yaqub Abdhal Al Mu'arif, yang selama ini dikenal sebagai salah satu tim sukses pemenangan Syah Afandin dalam Pilkada Langkat, diduga berperan sebagai perantara atau langsung sebagai pemberi suap.

Uang yang diamankan diduga merupakan imbalan atas penunjukan rekanan tertentu dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur atau pengadaan di lingkungan Pemkab Langkat. Skema semacam ini dianggap klasik namun masih terus berulang di sejumlah daerah, menandakan bahwa modus pengondisian proyek melalui hubungan politik-kekuasaan masih menjadi tantangan serius penegakan hukum di Indonesia.

Tim penyidik KPK kini mendalami lebih lanjut aliran dana tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Langkat maupun kontraktor pelaksana proyek. Achmad Taufik Husein menegaskan bahwa proses pengembangan perkara masih terbuka lebar, sehingga tidak menutup kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka seiring dengan pendalaman fakta-fakta baru. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aktor yang terlibat dalam lingkaran suap tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Penetapan tersangka Bupati Langkat ini menambah daftar kepala daerah yang dijerat KPK melalui OTT. Masyarakat diimbau untuk terus berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan dan segera melaporkan bila menemukan indikasi pelanggaran serupa. KPK berkomitmen menuntaskan perkara ini secara transparan dan profesional agar memberi efek jera serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih di daerah.