Menaker Yassierli Buka Suara: Tokopedia Klarifikasi Tak Ada PHK, Hanya Penataan Tenaga Kerja

Jakarta, Warkini.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli angkat bicara terkait kabar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di Tokopedia yang belakangan menjadi keresahan publik. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7/2026), Yassierli dengan tegas menyatakan tidak terjadi PHK. Berdasarkan laporan yang diterima media kami, langkah yang diambil perusahaan justru merupakan strategi penataan tenaga kerja yang merupakan bagian dari transformasi bisnis.

Klarifikasi Langsung dari Manajemen

Pernyataan Menaker ini selaras dengan pemaparan langsung dari Executive Director of Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia, Stephanie Susilo. Di hadapan para pemangku kepentingan, Stephanie mengklarifikasi bahwa rumor pengurangan karyawan tidak berdasar. "Kita tadi bersama-sama mendengar presentasi untuk kemudian berdiskusi dengan TikTok Group. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentu, apresiasi kepada pimpinan DPR ya, yang cepat merespons apa yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat yang tadi juga sudah diklarifikasi oleh Presiden Direktur dari TikTok Indonesia, Ibu Stephanie," ujar Yassierli. Dengan demikian, isu PHK yang sempat mengemuka di sejumlah platform digital terbantahkan oleh fakta di lapangan.

"Tidak ada PHK, melainkan hanya penataan tenaga kerja saja," demikian inti klarifikasi yang disampaikan oleh Stephanie Susilo, seperti dikutip dari presentasi di hadapan Menaker dan DPR.

Respons Cepat DPR dan Komitmen Pemerintah

Menaker Yassierli secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sigap merespons keresahan masyarakat. Sebelumnya, rumor PHK di salah satu platform e-commerce terbesar di Tanah Air ini memicu kecemasan, terutama di kalangan pekerja sektor digital. Kehadiran forum klarifikasi ini menjadi bukti bahwa pemerintah dan legislatif berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan pekerja.

Dari laporan Warkini.com di lokasi, pertemuan tersebut berlangsung tertutup namun dihadiri oleh jajaran direksi TikTok Group dan Tokopedia. Selain meluruskan isu PHK, diskusi juga menyinggung peta jalan perusahaan dalam menjaga stabilitas tenaga kerja di tengah fase restrukturisasi. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan akan terus memantau implementasi penataan tersebut agar sejalan dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga kepentingan seluruh pihak—perusahaan dan pekerja—dapat terlindungi secara seimbang.