Mendagri Tinjau Langsung Program Stimulan Perumahan Swadaya di Tanah Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan peninjauan langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Kunjungan ini menjadi simbol penting dimulainya percepatan renovasi rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Tanah Papua yang menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungannya pada Minggu (21/6/2026), Tito Karnavian menegaskan bahwa program yang dikenal luas sebagai bedah rumah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, terutama di kawasan Indonesia Timur yang masih menghadapi tantangan infrastruktur dasar. Peninjauaan ini juga bertujuan memastikan bahwa setiap tahapan penyaluran bantuan berjalan sesuai prosedur, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi warga penerima manfaat.

"Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol untuk melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak 22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua dan khusus Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah," ujar Tito Karnavian dalam keterangannya.

Angka tersebut menunjukkan skala masif dari intervensi pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan hunian di Papua. Program BSPS sendiri merupakan skema bantuan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, di mana warga tidak hanya menerima bantuan dana, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembangunan atau renovasi rumah mereka. Pola swadaya ini diharapkan menumbuhkan rasa memiliki dan menjaga kualitas bangunan dalam jangka panjang.

Kampung Mosso dipilih sebagai lokasi peninjauan simbolis karena mewakili karakteristik permukiman di pinggiran kota Jayapura yang memerlukan sentuhan pembangunan. Dengan hadirnya program BSPS, rumah-rumah yang sebelumnya berdinding papan usang atau beratap bocor akan diubah menjadi hunian yang sehat, aman, dan memenuhi standar kelayakan minimal. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama pemerintah daerah berkolaborasi untuk mengawal pendataan, verifikasi penerima, dan pelaksanaan teknis di lapangan.

Langkah percepatan program perumahan di Papua menjadi bagian dari komitmen besar untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Menurut data yang dihimpun, masih terdapat puluhan ribu unit rumah tidak layak huni yang tersebar di provinsi-provinsi di Tanah Papua, sehingga target 22.379 rumah ini menjadi fase awal dari rencana jangka panjang yang lebih menyeluruh.

Kunjungan Mendagri sekaligus menjadi ajang koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar proses administrasi dan pencairan dana tidak terkendala birokrasi. Tito Karnavian meminta kepada seluruh jajaran, baik di pusat maupun daerah, untuk mempercepat realisasi di lapangan sehingga seluruh unit rumah yang ditargetkan dapat selesai tepat waktu.

Dengan adanya peninjauan langsung ini, masyarakat Kampung Mosso dan sekitarnya menyambut antusias. Salah seorang warga menyampaikan harapannya agar proses pengerjaan segera dimulai sehingga mereka dapat menikmati hunian yang lebih layak dalam waktu dekat. Program BSPS tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga membangun harapan baru bagi keluarga-keluarga di ujung timur Indonesia.

Informasi selengkapnya mengenai perkembangan program pemerintah ini dapat diikuti melalui laporan dan pemberitaan di Warkini.com.