Pengusaha Kapal Beri Catatan soal Ekspor Satu Pintu Lewat BUMN

Jakarta - Para pelaku industri perkapalan dan pelayaran nasional menyampaikan sejumlah catatan penting terkait kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Negara, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan yang kini tengah diimplementasikan ini menjadi perhatian serius mengingat dampaknya terhadap rantai logistik dan transportasi laut domestik.

Indonesian National Shipowners' Association (INSA) selaku wadah pengusaha kapal nasional menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan ekspor satu pintu tersebut masih memerlukan waktu. Pengaruhnya terhadap bisnis pelayaran dinilai tidak bisa dilihat secara instan, melainkan membutuhkan pengamatan cermat dalam periode tertentu.

"Sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam rantai logistik ekspor nasional, INSA akan mencermati berbagai implikasi kebijakan tersebut terhadap sektor pelayaran nasional, sekaligus memberikan masukan yang konstruktif jika dibutuhkan agar implementasinya mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional," ujar Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Carmelita menekankan bahwa pihaknya akan terus memonitor perkembangan kebijakan dan siap bersikap proaktif. INSA membuka ruang untuk memberikan masukan yang membangun demi memastikan bahwa kebijakan ekspor satu pintu ini dapat dilaksanakan secara efektif tanpa mengorbankan kepentingan industri pelayaran nasional.

Fokus utama asosiasi adalah menjaga agar arus logistik ekspor tetap efisien dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional. Pengusaha kapal ingin memastikan bahwa peran sektor pelayaran sebagai mata rantai vital dalam perdagangan luar negeri tidak tergerus, melainkan justru semakin menguatkan posisi Indonesia di kancah perdagangan global.

Kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI sendiri diharapkan mampu menciptakan transparansi dan efisiensi dalam tata niaga sumber daya alam Indonesia. Namun, diperlukan sinergi antara regulator, BUMN, dan para pelaku industri agar implementasinya berjalan sesuai harapan dan tidak menimbulkan hambatan baru pada sektor logistik maritim.