Perang Harvard Lawan Trump Menguras Dana dan Reputasi Kampus

Ketika pemerintahan Donald Trump mulai menekan universitas-universitas elite di Amerika Serikat dengan ancaman pemotongan dana, Harvard University memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan kampus lain: melawan. Kampus tertua di Amerika itu menolak memenuhi tuntutan kebijakan pemerintah federal dan menggugatnya ke pengadilan. Namun, pilihan berani itu ternyata membutuhkan harga yang mahal. Dalam hitungan bulan, Harvard kehilangan akses terhadap dana federal bernilai miliaran dolar, menghadapi ancaman pencabutan status bebas pajak, dan kini harus menanggung beban pertarungan hukum yang belum jelas ujungnya.

Persoalan bermula ketika pemerintah Trump mengirimkan surat berisi sejumlah tuntutan kepada Harvard. Pemerintah meminta kampus itu menghapus program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi atau DEI, mengubah kebijakan penerimaan mahasiswa, serta menyerahkan kewenangan pengawasan tertentu kepada pemerintah federal. Tuntutan itu dilayangkan dengan ancaman terselubung: jika tidak dipenuhi, aliran dana federal akan dihentikan. Bagi banyak pihak, permintaan itu dinilai melampaui batas kewenangan eksekutif dan mengancam independensi akademik yang selama ini dijaga ketat oleh universitas-universitas Amerika.

Angka yang Dipertaruhkan

Ancaman itu ternyata bukan sekadar gertakan. Pemerintah federal kemudian membekukan hibah senilai lebih dari 2,2 miliar dolar AS beserta kontrak senilai ratusan juta dolar yang selama ini menjadi sumber pembiayaan riset Harvard. Pembekuan dana sebesar itu termasuk yang terbesar yang pernah dijatuhkan kepada sebuah perguruan tinggi Amerika dalam beberapa dekade terakhir. Bagi Harvard yang memiliki endowmen sekitar 53 miliar dolar AS, jumlah itu mungkin tidak membuat kampus bangkrut, tetapi dampaknya tetap terasa di lapangan: proyek penelitian terhenti, posisi riset terancam, dan ketidakpastian menyelimuti ribuan peneliti serta mahasiswa pascasarjana.

Padahal, dana federal bukan sekadar angka bagi universitas riset seperti Harvard. Hibah pemerintah menjadi tulang punggung laboratorium, pembiayaan beasiswa, dan berbagai proyek kolaborasi dengan lembaga federal seperti NIH dan Departemen Pertahanan. Ketika aliran itu dihentikan, dampaknya berantai: mahasiswa pascasarjana kehilangan pendanaan, laboratorium harus merumahkan peneliti, dan publikasi ilmiah yang selama ini menjadi kebanggaan kampus terancam tertunda.

Perlawanan Lewat Jalur Hukum

Harvard merespons dengan tegas. Pada April 2025, universitas itu mengajukan gugatan ke pengadilan federal, menuduh langkah pembekuan dana bersifat melanggar hukum dan diskriminatif. Gugatan itu menjadikan Harvard sebagai universitas Ivy League pertama yang secara terbuka melawan pemerintahan Trump dalam sengketa kebijakan pendidikan tinggi.

"Tidak ada pemerintah — apa pun partai yang berkuasa — yang boleh mendikte apa yang diajarkan universitas swasta, siapa yang boleh diterima dan dipekerjakan, serta bidang studi apa yang boleh ditekuni," demikian pernyataan yang disampaikan pemimpin Harvard saat itu, Alan Garber, dalam surat terbuka kepada komunitas kampus.

Ancaman di Banyak Front

Pembekuan dana hanyalah salah satu senjata. Pemerintah Trump juga mengancam mencabut status bebas pajak Harvard dan membatasi penerimaan mahasiswa internasional. Jika dijalankan, kedua ancaman itu bisa berdampak lebih dalam daripada sekadar angka di neraca keuangan:

• Mahasiswa asing menyumbang sebagian besar pendapatan kuliah dan keberagaman intelektual kampus;
• Pembatasan visa akan mengganggu kolaborasi riset lintas negara yang menjadi ciri khas Harvard;
• Status bebas pajak menentukan daya tarik Harvard bagi para donatur besar.

Pelajaran bagi Dunia Akademik

Para analis kebijakan pendidikan menilai kasus Harvard menjadi ujian besar bagi kebebasan akademik Amerika. "Harvard mempertaruhkan segalanya. Jika kalah, kampus-kampus lain akan semakin mudah ditekan. Jika menang, ini menjadi preseden hukum yang penting bagi seluruh perguruan tinggi," ujar seorang pengamat pendidikan tinggi di Washington. Di sisi lain, sebagian kampus lain justru memilih berkompromi agar aliran dana tetap mengalir, membuat posisi Harvard semakin terisolasi — sekaligus semakin simbolis.

Hingga kini pertarungan hukum itu masih berlangsung dan hasilnya belum bisa diprediksi. Yang sudah jelas, konfrontasi ini telah mengubah hubungan antara pemerintah federal dan universitas-universitas Amerika. Harvard mungkin masih bertahan secara finansial, tetapi harga yang harus dibayar — mulai dari dana riset yang membeku, proyek yang tertunda, hingga reputasi yang dipertaruhkan — menunjukkan bahwa perlawanan terhadap kekuasaan politik tidak pernah murah. Pertanyaannya kini: apakah kampus-kampus lain akan berani menempuh jalan yang sama?