Purbaya Pantau Kinerja Pegawai Pajak, Lambat Bisa Dirumahkan

Jakarta – Warkini.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas menyikapi target penerimaan negara yang diperkirakan tidak akan tercapai hingga 2026. Dalam upaya menggenjot setoran pajak, ia kini mengandalkan sistem administrasi perpajakan inti atau Coretax sekaligus memperketat pengawasan kinerja di setiap kantor pelayanan pajak. Ancaman pun dilayangkan: pegawai yang bekerja lambat akan dirumahkan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen, Selasa (7/7/2026). Kepada awak media, ia tidak menutupi adanya sejumlah masalah yang masih menghantui implementasi Coretax, terutama pada aspek antarmuka (interface) sistem. Menurutnya, performa sistem inti tersebut sebenarnya sudah membaik, namun penambahan komponen antarmuka justru memicu pelambatan baru yang mengganggu efektivitas kerja di lapangan.

“Coretax kita perbaiki lagi, sudah bagus tapi kan kemarin bikin interface jadi lambat lagi. Kita betulin lagi,” ujar Purbaya.

Purbaya menekankan bahwa perbaikan antarmuka tengah digarap secara intensif oleh tim teknis. Harapannya, sistem dapat kembali responsif sehingga pelayanan kepada wajib pajak tidak terganggu. Ia menyadari bahwa keandalan teknologi menjadi tulang punggung optimalisasi penerimaan, namun sisi sumber daya manusia juga tidak boleh luput dari evaluasi. Di sinilah ancaman perumahan bagi pegawai berkinerja rendah muncul sebagai sinyal bahwa tidak ada toleransi untuk kelambanan di masa kritis ini.

Berdasarkan pantauan Warkini.com, Kementerian Keuangan menghadapi tekanan besar karena realisasi penerimaan dari pajak serta kepabeanan dan cukai dipandang sulit mengejar target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kondisi ini diperberat oleh perlambatan ekonomi global dan dinamika sektor komoditas yang belum sepenuhnya pulih. Dengan potensi shortfall yang membayangi hingga dua tahun ke depan, setiap detik dan setiap rupiah menjadi krusial.

Lebih lanjut Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pemantauan kinerja kantor pajak akan dilakukan secara lebih granular. Data dari Coretax diyakini mampu memberikan gambaran waktu respons, penyelesaian berkas, dan tingkat kepatuhan petugas. Indikator-indikator itulah yang akan menjadi dasar penilaian. Meski tidak merinci jumlah atau kriteria pasti pegawai yang terancam dirumahkan, nada bicara Purbaya mengindikasikan keseriusan level tertinggi. Langkah ini sekaligus menjadi peringatan bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak bahwa masa kerja dengan standar biasa-biasa saja telah usai. Transformasi digital dan tekanan fiskal menuntut percepatan di semua lini.