Respons Gerindra Soal Seruan Jokowi untuk Kawal Pemerintahan Dua Periode

Warkini.com, Jakarta — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, akhirnya memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang secara terbuka meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode. Seruan itu memicu spekulasi publik tentang peta politik jangka menengah, namun Gerindra memilih merespons dengan nada hati-hati.

Saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026), Prasetyo enggan terburu-buru menanggapi serius ajakan tersebut. Ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan pekerjaan yang sudah direncanakan, bukan membahas periode kedua yang masih jauh di depan.

"Belumlah, belumlah. Kita kalau mewakili pemerintah, ya mewakili Bapak Presiden, kita yang penting fokus bekerja dulu ya," ujar Prasetyo kepada awak media.

Prasetyo menjelaskan, agenda pemerintahan Prabowo-Gibran masih sangat panjang dan mendesak. Ia menyebut sejumlah isu krusial yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, termasuk penataan aparatur sipil negara (ASN), peningkatan kesejahteraan guru, serta pembenahan tata kelola industrialisasi nasional. Menurutnya, isu-isu ini jauh lebih mendesak untuk ditangani ketimbang membahas spekulasi masa jabatan presiden.

"Masih banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan. Ada permasalahan ASN, guru, hingga bagaimana kita membangun tata kelola industrialisasi yang lebih baik. Itu prioritas kami. Jadi, jangan dulu bicara dua periode, fokus saja dulu menyelesaikan yang di depan mata," tambahnya.

Seruan Jokowi di Forum PSI

Sebelumnya, Presiden Jokowi memang secara terang-terangan menyampaikan harapannya kepada kader PSI untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua periode penuh. Seruan itu ia sampaikan dalam sebuah forum internal partai yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Bagi sebagian pengamat politik, pernyataan ini menjadi sinyal soliditas koalisi besar pendukung pemerintah yang ingin melanjutkan estafet pembangunan tanpa interupsi berarti.

Namun, respons yang diberikan Prasetyo justru menunjukkan sikap rendah hati sekaligus kehati-hatian dari Partai Gerindra. Mereka sepertinya ingin menghindari citra terlalu percaya diri atau seolah-olah menggantungkan nasib pada endorsement pihak lain, meskipun dukungan Jokowi jelas merupakan modal politik yang luar biasa besar.

Prasetyo menegaskan bahwa sikap tersebut bukan berarti pihaknya mengabaikan dukungan, melainkan lebih kepada etika politik dan fokus pada realitas pemerintahan yang tengah berjalan. "Kami mewakili Presiden yang saat ini menjabat, tugas kami ya bekerja. Dukungan itu kami hargai, tetapi kami tidak mau terjebak dalam obrolan politik yang belum saatnya," tegasnya.

Mengenai mekanisme pengawalan tersebut, Gerindra tampaknya memilih jalur normatif: menunjukkan kinerja sebagai pembuktian, bukan kampanye terselubung. Pengamat menilai bahwa langkah ini diambil untuk meredam potensi gesekan atau kritik prematur dari pihak-pihak yang menolak wacana penambahan masa jabatan, sesuatu yang masih menjadi perdebatan sensitif sejak reformasi.

Terlepas dari itu, dinamika ini memperlihatkan bahwa koalisi besar yang dibentuk pada Pemilu 2024 masih berusaha menjaga ritme kerja sama yang produktif. Sikap Gerindra yang menekankan "fokus kerja" juga bisa dibaca sebagai cara untuk mendemonstrasikan pemerintahan yang bekerja, bukan sekadar berpolitik. Apakah narasi ini akan terus bertahan hingga menjelang pemilu berikutnya, tentu masih harus menunggu waktu dan perkembangan di lapangan.