kimberly-sutanto
Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa lembaga legislatif terus menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbangan (checks and balances) terhadap pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Ia menekankan, DPR tidak tinggal diam atas berbagai kebijakan dan program yang menuai keluhan di tengah masyarakat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax.
Komisi DPR Aktif Mengkritisi Kebijakan
Saan menjelaskan, mekanisme checks and balances dijalankan oleh alat kelengkapan dewan, terutama komisi-komisi yang membidangi isu terkait. Setiap laporan dan aspirasi masyarakat, kata dia, menjadi bahan evaluasi yang serius di tingkat komisi.
"Checks and balances kan tetap jalan ya. Apa misalnya gini, terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat ya terkait dengan soal kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah, kan juga di komisi-komisi terkait itu kan di apa disikapi juga kan gitu loh, dikritisi juga," ujar Saan.
Menurut Saan, DPR menerima dan mendengarkan seluruh keluhan yang disampaikan publik selama ini. Tidak terkecuali kritik tajam yang dialamatkan kepada pemerintah mengenai pelaksanaan MBG. Program andalan pemerintah tersebut mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan, mulai dari efektivitas distribusi, standar gizi, hingga dampak anggaran. DPR berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui pengawasan yang ketat.
Fokus pada Isu Harga Pertamax
Selain MBG, Saan juga menyoroti keresahan masyarakat akibat lonjakan harga Pertamax. Kenaikan harga BBM nonsubsidi itu dianggap menambah beban ekonomi di tengah belum pulihnya daya beli. DPR melalui komisi terkait dijadwalkan segera menggelar rapat dengan kementerian yang berwenang guna mencari solusi terbaik. "Kami akan terus dorong pemerintah agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada rakyat," tegasnya.
Dengan pernyataan ini, DPR menegaskan kembali posisinya sebagai lembaga kontrol yang memastikan seluruh kebijakan negara berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Fungsi checks and balances dipastikan tetap hidup meski dinamika politik terus bergerak.
Comments (0)