Sekjen Kemendagri Minta 174 Pemda Sempurnakan Data Calon Penerima BSPS

Warkini.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, secara tegas meminta 174 pemerintah kabupaten dan kota untuk segera menyempurnakan data usulan calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026. Arahan ini disampaikan langsung oleh Tomsi dalam sebuah rapat koordinasi yang bertujuan mempercepat proses penyempurnaan data agar bantuan perumahan tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dalam rapat yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (1/7), Tomsi menekankan pentingnya langkah penyempurnaan ini agar proses verifikasi berjalan optimal. "Kami fokus pada 174 kabupaten/kota yang masih perlu mempercepat penyempurnaan usulan," ujarnya sebagaimana dikutip oleh media kami.

"Sejumlah daerah telah menyampaikan data calon penerima, tetapi hasil verifikasi menunjukkan jumlah usulan yang memenuhi syarat masih berada di bawah kuota yang tersedia," jelas Tomsi.

Program BSPS sendiri merupakan bantuan pemerintah untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah yang layak huni. Dengan adanya penyempurnaan data ini, diharapkan tidak ada lagi potensi bantuan yang salah sasaran atau terbengkalai akibat data yang tidak valid.

Menurut laporan yang dihimpun oleh media kami, dari total usulan yang masuk, masih banyak calon penerima yang belum memenuhi kriteria teknis dan administrasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Tomsi meminta pemerintah daerah untuk lebih proaktif melakukan pendampingan dan verifikasi ulang di lapangan.

Lebih lanjut, Sekjen Kemendagri ini mengingatkan agar setiap daerah segera menyelesaikan penyempurnaan data dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Tidak hanya sebatas administratif, Tomsi juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengusulan agar akuntabilitas pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan terpenuhinya kuota oleh calon penerima yang benar-benar memenuhi syarat, program BSPS di tahun 2026 diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat melalui Kemendagri siap memberikan dukungan teknis dan pengawasan intensif bagi daerah yang memerlukan asistensi dalam proses penyempurnaan data tersebut.