Urus Izin Kapal Nelayan Kecil Gratis, Luthfi Minta Kalau Ada Pungli Laporkan

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan perizinan kapal nelayan kecil secara gratis. Layanan jemput bola yang digulirkan di wilayah pesisir provinsi tersebut dipastikan tidak memungut biaya apapun kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Luthfi guna memastikan akses perizinan usaha penangkapan ikan menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi para nelayan di sepanjang pesisir Jawa Tengah.

Dalam keterangan yang diterima Warkini.com, Luthfi menyampaikan bahwa proses pengurusan dokumen tersebut telah didesain agar tidak memberatkan nelayan. Ia juga mengimbau agar masyarakat waspada dan segera melaporkan jika menemukan adanya praktik pungutan liar atau pungli selama proses pengurusan izin berlangsung. Menurutnya, keberadaan oknum yang meminta bayaran tidak boleh ditolerir karena telah merugikan masyarakat.

"Kasih tahu temannya yang lain, suruh ke sini biar segera diproses. Semoga berkah nggih," ucap Luthfi pada Senin (22/6/2026).

Penyerahan Simbolis Izin di Pendopo Kota Tegal

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Ahmad Luthfi saat menghadiri kegiatan Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Dalam kesempatan itu, ia juga menyerahkan secara simbolis dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan kepada para nelayan. Acara yang berlangsung di Pendopo Kota Tegal pada Senin (22/6) tersebut menjadi momentum penting dalam mempercepat legalitas usaha nelayan kecil di wilayah pesisir Jawa Tengah.

Menurut laporan media kami, program layanan jemput bola perizinan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan adanya izin usaha yang lengkap, para nelayan diharapkan dapat mengakses berbagai program dan fasilitas lainnya dari pemerintah secara lebih optimal. Selain itu, keberadaan dokumen perizinan yang sah juga akan memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha penangkapan ikan dalam menjalankan aktivitasnya di laut.

Luthfi menekankan bahwa pelayanan publik harus bersih dari praktik suap dan pungli. Ia meminta agar seluruh jajaran aparat terkait mematuhi aturan tersebut dengan ketat. Masyarakat, khususnya para nelayan, diminta untuk tidak segan melaporkan jika ada oknum yang meminta bayaran dalam proses pengurusan izin kapal. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kebijakan gratis benar-benar dirasakan oleh target penerima manfaat.