Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Teluk Wondama Papua Barat

Warkini.com, Jakarta – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Minggu (6/7/2026). Pertemuan ini secara khusus membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat serta optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Delegasi daerah dipimpin oleh Wakil Ketua II Soleman JP Karubui dan Wakil Ketua III Amos Waropen. Keduanya didampingi staf ahli, yaitu Heronimus Gewayanzare Keban dan Arie Waropen. Sementara itu, Wamensos Agus Jabo hadir bersama perangkat teknis kementerian: Tenaga Ahli Menteri Sosial Hendri Kurniawan dan Alif Kamal, perwakilan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Indra Gunawan, perwakilan Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Jihat, perwakilan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Septian, serta perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.

Sinergi Pusat-Daerah Demi Akses Pendidikan Inklusif

Dalam diskusi tersebut, Agus Jabo menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas yang memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kehadiran sekolah ini ditujukan untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera di kawasan terpencil, tanpa dibebani kendala biaya maupun jarak. Konsep ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui intervensi pendidikan dan penguatan data sosial.

Pemanfaatan DTSEN menjadi sorotan penting dalam pembahasan. Data yang dimutakhirkan secara berkala diyakini mampu menjadi fondasi perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, sehingga program seperti Sekolah Rakyat benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.

“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional adalah kunci dalam merancang program yang benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Sekolah Rakyat menjadi salah satu wujud nyata kehadiran negara di pelosok negeri,” ujar Wamensos di sela pertemuan.

Pihak DPRD Teluk Wondama menyambut positif inisiatif ini. Mereka menyatakan kesiapan daerah dalam menyediakan lahan dan dukungan operasional agar pembangunan Sekolah Rakyat segera direalisasikan. Selain itu, forum juga mengidentifikasi sejumlah tantangan lapangan, seperti kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan infrastruktur pendukung yang selama ini menjadi penghambat pembangunan di Papua Barat. Meski demikian, semangat membangun dari bawah dianggap mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Audiensi ini menjadi langkah awal dari rangkaian koordinasi yang akan terus diperkuat. Tim Kementerian Sosial dijadwalkan akan melakukan peninjauan langsung ke Teluk Wondama dalam waktu dekat untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan dan memastikan implementasi program berjalan sesuai harapan. Wamensos menegaskan bahwa model kolaborasi ini dapat direplikasi di daerah 3T lainnya agar pemerataan akses pendidikan inklusif benar-benar terwujud di seluruh pelosok Tanah Air.