Zainul Munasichin Bahas Tantangan Kesehatan dan Kerja di Karimun

Wakil rakyat dari Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, melaksanakan kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan yang berlangsung beberapa waktu lalu ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan dewan terhadap implementasi program pemerintah, khususnya di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Karimun dipilih sebagai lokasi kunjungan karena karakteristiknya sebagai daerah kepulauan yang kerap menghadapi tantangan akses layanan dasar.

Meninjau Fasilitas Kesehatan di Daerah Kepulauan

Di sektor kesehatan, Zainul mengunjungi RSUD Kabupaten Karimun dan sejumlah Puskesmas di wilayah pesisir. Ia berdialog dengan tenaga medis dan pasien untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan obat-obatan, kurangnya dokter spesialis, serta sarana transportasi antarpulau yang memengaruhi proses rujukan pasien. “Kami menerima banyak masukan tentang sulitnya menjangkau layanan kesehatan yang memadai. Ini menjadi catatan penting untuk kita dorong di tingkat pusat,” ujarnya. Kunjungan ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah perbatasan.

Serap Aspirasi Pekerja dan Pengusaha Lokal

Tidak hanya kesehatan, anggota dewan yang membidangi ketenagakerjaan ini juga meluangkan waktu bertemu dengan Dinas Tenaga Kerja setempat, perwakilan serikat pekerja, dan pelaku industri galangan kapal yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Karimun. Diskusi menyoroti masih tingginya angka pengangguran di kalangan muda, minimnya program pelatihan kerja berbasis kompetensi, serta perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal. Zainul menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebutuhan industri lokal dengan kurikulum Balai Latihan Kerja (BLK) agar lulusannya mudah terserap pasar kerja.

Dorong Peningkatan Alokasi Anggaran

Dari hasil pantauannya, Zainul berkomitmen untuk membawa sejumlah rekomendasi ke rapat kerja Komisi IX DPR dengan kementerian terkait. Ia menyoroti perlunya penambahan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk pembangunan fasilitas kesehatan primer di pulau-pulau kecil, serta perluasan cakupan Kartu Prakerja bagi masyarakat kepulauan. “Kami akan perjuangkan agar daerah perbatasan seperti Karimun mendapat perhatian lebih, karena selama ini masih ada ketimpangan dengan wilayah perkotaan besar,” tegasnya. Kunjungan ini menjadi bukti komitmen DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan secara langsung ke lapangan, memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

Kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Karimun berlangsung selama dua hari dan diakhiri dengan penyusunan catatan lapangan yang akan menjadi bahan rapat kerja selanjutnya, sehingga aspirasi warga kepulauan dapat tertampung dalam kebijakan nasional.

Baca juga:

• IHSG Menguat ke 5.942, Rupiah Tembus Rp18.065 di Akhir Pekan
• Diplomat Senior Indonesia Sidharto Reza Pimpin Dewan HAM PBB