AFSEL — Mantan Menhan Mapisa-Nqakula Bantah Terima Suap Promosi Jabatan Jenderal

Mantan Menteri Pertahanan Afrika Selatan, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, dengan tegas menepis tuduhan korupsi yang menyeret namanya dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap militer. Di hadapan majelis hakim, ia membantah pernah meminta uang pelicin senilai 2 juta Rand (sekitar Rp1,7 miliar) kepada pengusaha Nombasa Ntsondwa-Ndhlovu untuk meloloskan promosi jabatan sang suami di jajaran militer.

Kasus ini mencuri perhatian publik Afrika Selatan karena menyingkap dugaan jual-beli pengaruh di lingkaran tertinggi pertahanan negara. Mapisa-Nqakula, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua Parlemen Afrika Selatan, bersikukuh bahwa seluruh tudingan penerimaan suap tersebut murni rekayasa dan tidak berdasar.

Bantahan Keras Terkait Uang Pelicin

Dalam kesaksiannya, Mapisa-Nqakula menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membuka pintu negosiasi finansial dalam urusan kenaikan pangkat perwira militer. Hubungannya dengan saksi kunci, Nombasa Ntsondwa-Ndhlovu, disebut hanya sebatas relasi kerja normatif yang kemudian diplintir menjadi skandal suap.

"Saya tidak pernah meminta uang sepeser pun kepada Nombasa. Tuduhan bahwa ada permintaan dana jutaan Rand untuk memuluskan promosi jabatan adalah klaim yang sama sekali tidak benar," tegas Mapisa-Nqakula dalam keterangannya di persidangan.

Pihak jaksa penuntut umum sebelumnya menuduh Mapisa-Nqakula menerima sejumlah pembayaran tunai selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan antara tahun 2014 hingga 2021. Uang tersebut diduga berkaitan dengan kontrak pengadaan logistik militer serta upaya lobi jabatan strategis di lingkungan South African National Defence Force (SANDF).

Alasan Status 'Tidak Layak Diangkat'

Salah satu poin pembelaan paling krusial yang diungkapkan Mapisa-Nqakula menyangkut rekam jejak suami Ntsondwa-Ndhlovu. Meski telah mengabdi di SANDF selama hampir 30 tahun, perwira tersebut dinilai unappointable atau tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi puncak yang diinginkan.

Menurutnya, mekanisme promosi perwira tinggi militer di Afrika Selatan harus melewati proses penilaian yang sangat ketat, bukan sekadar melihat lamanya masa dinas:

• Standar Kompetensi Ketat: Kenaikan pangkat jenderal membutuhkan penilaian kepemimpinan strategis dan kelayakan integritas dari komisi penilai militer.
• Riwayat Dinas Bukan Penentu Tunggal: Masa pengabdian hampir tiga dekade tidak otomatis membuat seorang perwira memenuhi syarat untuk posisi komando tertinggi.
• Sistem Penilaian Independen: Keputusan akhir mengenai promosi melibatkan dewan penasihat militer independen, bukan keputusan sepihak menteri.

Mapisa-Nqakula menekankan bahwa sangat tidak masuk akal jika dirinya dituding menjanjikan promosi bagi figur yang secara kriteria dasar internal militer dinyatakan tidak layak diangkat.

Sorotan Tajam Terhadap Reformasi Militer

Skandal yang menjerat mantan menteri pertahanan ini menambah panjang daftar kasus korupsi yang membayangi pemerintahan dan sektor keamanan di Afrika Selatan. Publik kini menyoroti bagaimana integritas rantai komando militer diuji di tengah gencarnya upaya pemberantasan suap di lingkungan pejabat negara.

Sidang kasus ini dipastikan masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi ahli serta pembuktian bukti transaksi keuangan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.