AS — Trump Usul Coret Imigran Ilegal dari Sensus Penduduk

Pemerintahan Donald Trump kembali memicu perdebatan sengit di kancah politik Amerika Serikat. Kali ini, pejabat federal mengajukan usulan perombakan aturan sensus penduduk yang secara eksplisit bertujuan mengeluarkan imigran tanpa dokumen resmi dari basis data penghitungan populasi nasional. Langkah ini diprediksi membawa dampak politik yang luar biasa besar terhadap pembagian kursi parlemen dan alokasi anggaran federal.

Perubahan tersebut dipublikasikan secara resmi melalui dokumen di Federal Register oleh Biro Sensus AS (US Census Bureau). Selain persoalan status hukum kependudukan, badan statistik tersebut juga tengah meninjau ulang cara pengumpulan data terkait ras dan etnis, sejalan dengan kebijakan keras Trump yang ingin menghapus seluruh program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (Diversity, Equity, and Inclusion/DEI) di institusi pemerintah federal.

Kronologi dan Rencana Perubahan Sistem Sensus

1. Publikasi Usulan Resmi: Biro Sensus AS mendaftarkan rancangan regulasi baru ke Federal Register untuk memulai periode peninjauan kebijakan penghitungan populasi.
2. Eksklusi Warga Tanpa Dokumen: Pemerintah menyusun mekanisme teknis guna memisahkan dan memangkas data warga non-resmi dari total agregat populasi perwakilan.
3. Peninjauan Kategori Demografi: Format kuesioner terkait latar belakang ras dan identitas etnis dirombak agar selaras dengan arahan anti-DEI Trump.
4. Tahap Respons Publik: Aturan ini kini menunggu respons publik sebelum berpotensi menghadapi rentetan gugatan konstitusional di pengadilan federal.

Taruhan Kursi Parlemen dan Anggaran Federal

Di Amerika Serikat, sensus penduduk yang digelar setiap sepuluh tahun sekali bukan sekadar pengumpulan data statistik biasa. Hasil sensus secara langsung menentukan dua hal yang sangat krusial:

• Alokasi Kursi DPR (House of Representatives): Jumlah wakil rakyat tiap negara bagian dihitung proporsional berdasarkan total penduduk yang tercatat.
• Distribusi Dana Federal: Triliunan dolar anggaran bantuan untuk layanan publik, pendidikan, jalan raya, dan fasilitas kesehatan disalurkan berdasarkan jumlah populasi resmi.

Jika imigran tanpa dokumen dikeluarkan dari kalkulasi sensus, sejumlah negara bagian berpopulasi imigran tinggi—seperti California, New York, hingga Texas—terancam kehilangan kursi keterwakilan di Washington serta pemotongan dana federal yang sangat signifikan.

"Perubahan formula sensus ini secara mendasar akan merombak peta pemilihan umum dan memangkas anggaran miliaran dolar bagi wilayah perkotaan," ungkap para pakar hukum tata negara di AS.

Potensi Benturan Hukum dan Konstitusi

Langkah pemerintahan Trump ini dipastikan menghadapi tantangan hukum yang berat. Konstitusi AS Pasal 1 Bagian 2 secara tradisional mewajibkan penghitungan "seluruh orang" (whole number of persons) yang tinggal di wilayah AS pada saat sensus, tanpa membedakan status kewarganegaraan atau legalitas imigrasi.

Kelompok hak-hak sipil bersama para jaksa agung dari negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat telah bersiap mengajukan gugatan hukum untuk memblokir aturan baru tersebut sebelum sempat diterapkan pada sensus mendatang.