Calon Gubernur BI Destry Damayanti Tegaskan Pengendalian Inflasi Tak Cuma Tanggung Jawab BI

JAKARTA — Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukanlah tanggung jawab eksklusif bank sentral semata, melainkan pekerjaan bersama yang melibatkan seluruh elemen pemerintah. Pernyataan itu disampaikannya saat menjalani uji kelayakan atau fit and proper test di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Selama sesi pemaparan berlangsung, Destry yang kini menjabat sebagai Deputi Senior Gubernur BI menjelaskan secara rinci kerangka kerja pengendalian inflasi nasional. Menurutnya, meskipun BI memegang mandat kebijakan moneter, tekanan harga di tingkat konsumen sangat ditentukan oleh kondisi di sisi penawaran yang berada dalam kendali pemerintah.

"Inflasi tidak bisa dikerjakan sendirian oleh Bank Indonesia. Ada peran besar pemerintah, terutama dalam mengelola pasokan pangan dan harga energi,"

tandasnya di hadapan anggota Komisi XI DPR RI yang bertindak selaku panitia uji kelayakan.

Kronologi Uji Kelayakan Destry Damayanti

Proses seleksi calon gubernur bank sentral tersebut berjalan tertib dan dipenuhi pertanyaan tajam dari fraksi-fraksi di parlemen. Urutan acaranya dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pimpinan rapat membuka sesi uji kelayakan dan memperkenalkan calon tunggal Gubernur BI periode mendatang, Destry Damayanti.
2. Destry menyampaikan paparan visi, misi, serta pandangan mengenai arah kebijakan moneter dan pengendalian inflasi nasional.
3. Anggota komisi menyoroti strategi BI merespons tekanan inflasi pangan dan potensi kenaikan harga BBM di tengah dinamika harga minyak dunia.
4. Destry menegaskan koordinasi antara BI dan pemerintah menjadi kunci menjaga stabilitas harga.
5. Sesi tanya jawab ditutup, dan hasil uji kelayakan akan dibahas dalam rapat paripurna DPR untuk selanjutnya diserahkan kepada Presiden.

Pemerintah Pegang Kendali Pasokan, BI Atur Kebijakan Moneter

Dalam paparannya, Destry menguraikan pembagian peran dalam arsitektur pengendalian inflasi Indonesia. BI bertanggung jawab menjaga nilai rupiah melalui kebijakan suku bunga dan operasi moneter, sementara pemerintah pusat dan daerah mengelola sisi pasokan mulai dari distribusi bahan pangan, cadangan pangan pemerintah, hingga subsidi energi.

Ia mencontohkan bahwa lonjakan harga cabai, bawang, atau beras yang sering mendorong fluktuasi bulanan indeks harga konsumen tidak dapat diredam dengan kebijakan moneter saja. Yang dibutuhkan, kata dia, adalah intervensi cepat di pasar melalui operasi pasar, kelancaran logistik antarpulau, serta komunikasi harga yang efektif oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

• Inflasi pangan volatil menjadi penyumbang tekanan terbesar terhadap indeks keseluruhan sepanjang tahun.
• Harga BBM yang sensitif terhadap kurs dan harga minyak dunia berpotensi memicu efek berganda pada biaya logistik.
• Koordinasi fiskal-moneter dinilai tetap esensial agar target inflasi tercapai tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
• TPID di daerah harus dioptimalkan sebagai garda terdepan stabilisasi harga di tingkat konsumen.

Tantangan ke Depan bagi Bank Indonesia

Apabila nantinya dilantik, Destry akan menghadapi pekerjaan rumah besar: menjaga ekspektasi inflasi tetap terkurunci dalam rentang sasaran, mempertahankan kestabilan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar global, serta mendukung pemulihan daya beli masyarakat. Ia juga menyebut pentingnya sinergi dengan kementerian terkait untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi dan pasokan pangan strategis.

Para anggota komisi menilai pengalaman panjang Destry di jajaran senioritas BI menjadi modal tersendiri. Namun mereka tetap meminta komitmen tegas soal independensi bank sentral sekaligus dukungan terhadap program prioritas pemerintah.

Rapat lanjutan dan pengambilan keputusan oleh DPR dijadwalkan dalam waktu dekat. Hasilnya akan menjadi dasar Presiden menetapkan pengangkatan resmi Gubernur BI baru untuk masa jabatan mendatang.