Calon Gubernur BI Destry Janji Dukung Target Pertumbuhan 8%

Jakarta — Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Penegasan itu disampaikan saat menjalani uji kelayakan atau fit and proper test di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Destry yang selama ini dikenal sebagai ekonom senior dengan rekam jejak panjang di lingkungan bank sentral menyebut bahwa mandat BI bukan hanya menjaga stabilitas nilai rupiah, tetapi juga harus berkontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional. Ia menilai stabilitas makroekonomi menjadi fondasi utama agar ambisi pertumbuhan tinggi dapat berjalan berkelanjutan.

Komitmen di Balik Pintu Rapat Uji Kelayakan

Dalam pemaparannya di hadapan Komisi XI DPR RI, Destry menguraikan sejumlah strategi yang akan dijalankan bila ia resmi memimpin bank sentral. Strategi tersebut mencakup pengendalian inflasi, stabilisasi kurs, serta sinergi kebijakan fiskal-moneter untuk mendorong iklim usaha.

"Stabilitas harga dan kepercayaan pasar adalah prasyarat pertumbuhan 8 persen. Tanpa keduanya, target tinggi justru berisiko menimbulkan tekanan pada neraca pembayaran," ujar Destry dalam paparannya, sebagaimana dikutip dari sesi uji kelayakan.

Ia menambahkan bahwa kebijakan suku bunga harus dirancang secara hati-hati agar tidak membendung ekspansi kredit yang dibutuhkan dunia usaha. Menurutnya, ruang pelonggaran moneter tetap terbuka selama ekspektasi inflasi tetap terjaga dalam rentang sasaran.

Tiga Pilar Strategi Dukung Pertumbuhan

Destry merinci tiga pilar utama yang akan menjadi prioritas kebijakan:

1. Pengendalian inflasi dalam rentang sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat dan kepastian biaya produksi.
2. Stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar serta penguatan instrumen penyerapan likuiditas.
3. Sinergi kebijakan nasional bersama pemerintah dan OJK guna memperluas pembiayaan sektor produktif seperti manufaktur, hilirisasi, dan ekonomi digital.

"Target 8 persen bukan sekadar angka. Ini tentang bagaimana kebijakan moneter dan fiskal bergerak serentak, dengan disiplin fiskal yang terjaga," tuturnya.

Data Kunci Ekonomi Nasional

Angka-angka tersebut menunjukkan jarak yang tidak pendek antara kondisi eksisting dan ambisi pemerintah. Para ekonom menilai lompatan dari 5 persen ke 8 persen menuntut investasi yang jauh lebih besar, produktivitas tenaga kerja yang meningkat, serta iklim regulasi yang lebih deterministik.

Reaksi Dunia Usaha dan Pasar

Pelaku industri menyambut positif penegasan komitmen tersebut. Mereka berharap arah kebijakan yang konsisten akan menurunkan ketidakpastian dan mendorong biaya modal yang lebih murah bagi perusahaan riil.

• Asosiasi industri berharap suku bunga lebih ramah bagi ekspansi pabrik dan penciptaan lapangan kerja.
• Pelaku pasar modal menilai kejelasan kepemimpinan BI akan mengurangi volatilitas indeks.
• Ekonom akademisi mengingatkan pentingnya independensi bank sentral tetap terpelihara.

"Kredibilitas kebijakan moneter adalah aset paling mahal bank sentral. Selama independensi dan konsistensi terjaga, target ambisius pun layak diperjuangkan," ujar seorang ekonom pengamat kebijakan moneter.

Roadmap Menuju Keputusan Akhir

Berikut tahapan proses hingga penetapan Gubernur BI baru:

1. Calon menjalani uji kelayakan fit and proper test di Komisi XI DPR RI.
2. DPR menyampaikan pertimbangan atas kelayakan calon kepada Presiden.
3. Presiden menetapkan pengangkatan Gubernur BI melalui keputusan presiden.
4. Pelantikan dan serah terima jabatan di bank sentral.

Hasil uji kelayakan Destry bersama calon lainnya akan menentukan siapa yang memimpin BI periode ke depan. Bagi pasar, kelangsungan kebijakan yang telah mempertahankan inflasi rendah dan rupiah relatif stabil menjadi tolok ukur utama.

Melihat jejak karier dan pemaparan strateginya, Destry menempatkan diri sebagai kandidat yang menawarkan kontinuitas sekaligus responsivitas terhadap agenda pertumbuhan pemerintah. Namun, realisasi target 8 persen pada akhirnya akan bergantung pada eksekusi bersama seluruh pemangku kebijakan nasional.