wendy-anwar
Kabar mengenai rencana penyesuaian hingga pencabutan bantuan sosial (bansos) belakangan ini sukses membuat masyarakat berpenghasilan rendah merasa was-was. Di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, bansos kerap menjadi benteng terakhir bagi jutaan keluarga untuk sekadar memenuhi kebutuhan pokok harian. Namun, wacana efisiensi anggaran sosial kini justru menuai sorotan tajam dari para pakar ekonomi.
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia secara tegas meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan drastis tersebut. Alasan utamanya bukan sekadar masalah ketersediaan anggaran, melainkan akar masalah yang jauh lebih krusial: ketidakakuratan Data Terpadu Sosio Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dijadikan pijakan utama penyaluran bantuan.
Polemik Data DTSEN dan Risiko Error di Lapangan
Dalam penyaluran program perlindungan sosial, keakuratan data adalah nyawa dari seluruh kebijakan. CORE menilai bahwa pemutakhiran data yang belum sempurna berpotensi memicu dua jenis kesalahan fatal, yakni exclusion error (warga miskin yang berhak justru tidak terdata) dan inclusion error (warga yang mampu malah menerima bantuan).
"Pemerintah tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa pembenahan data di lapangan masih menghadapi banyak kendala teknis maupun administratif. Jika bansos dicabut berdasarkan data DTSEN yang belum valid, mereka yang paling rentan justru akan menjadi korban pertama," ungkap pengamat ekonomi CORE dalam keterangannya.
Jika pencabutan dilakukan secara gegabah tanpa pembersihan data yang tuntas, jutaan rumah tangga yang berada di garis kemiskinan berisiko kehilangan jaring pengaman sosial mereka. Dampak berantai seperti penurunan daya beli hingga meningkatnya angka kemiskinan ekstrem menjadi ancaman nyata yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Bedah Masalah Penyaluran Bansos
Untuk memahami betapa krusialnya transparansi dan keakuratan pendataan, mari kita cermati perbandingan dampak kebijakan bansos berbasis data berikut ini:
| Indikator | Pencabutan Berbasis Data Bermasalah | Pencabutan Berbasis Data Valid |
|---|---|---|
| Ketepatan Sasaran | Tinggi risiko salah sasaran (Exclusion Error tinggi) | Tepat sasaran pada warga yang benar-benar membutuhkan |
| Daya Beli Warga Miskin | Anjlok mendadak akibat kehilangan subsidi vital | Terjaga melalui skema transisi yang terukur |
| Potensi Konflik Sosial | Tinggi, dipicu rasa ketidakadilan antarwarga | Rendah, karena proses verifikasi terbuka dan adil |
Tabel di atas memperlihatkan bahwa keakuratan basis data bukan sekadar urusan administrasi di atas kertas, melainkan penentu nasib kehidupan jutaan kepala keluarga. CORE menyoroti bahwa ribuan pengaduan masyarakat terkait salah sasaran bansos setiap tahunnya menjadi bukti sahih bahwa pendataan nasional masih memerlukan pembenahan mendalam.
Rekomendasi CORE Demi Keadilan Sosial
Agar kebijakan penataan bansos tidak merugikan masyarakat kecil, CORE menyodorkan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah. Pertama, pemerintah didesak untuk menunda segala bentuk penghentian atau pengurangan jatah bansos sampai proses verifikasi dan validasi data lapangan benar-benar rampung.
Kedua, perbaikan pendataan harus melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW secara aktif dan transparan. Pendekatan partisipatif ini diyakini mampu meminimalisasi ketimpangan informasi yang kerap terjadi antara pusat dan daerah.
"Sistem pemutakhiran data harus dibuat lebih dinamis dan responsif. Ketika ada keluarga yang mendadak jatuh miskin akibat PHK atau kemalangan, data DTSEN harus bisa langsung memfasilitasi mereka tanpa birokrasi yang berbelit-belit," tegas peneliti CORE.
Selain itu, CORE menekankan pentingnya integrasi data secara terpadu antara kementerian dan lembaga terkait demi mencegah tumpang tindih anggaran. Dengan data yang presisi, efisiensi anggaran perlindungan sosial dapat tercapai tanpa harus mengorbankan hak-hak warga miskin yang paling membutuhkan.
Comments (0)