Kapolri Minta Pengusaha Laporkan Aksi Premanisme dan Pungli

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmen penuhnya dalam menjaga stabilitas keamanan serta kenyamanan iklim usaha di Tanah Air. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh pelaku usaha dan investor untuk tidak segan-segan melapor jika menemui praktik pungutan liar (pungli), aksi premanisme, maupun tindak kriminal lainnya yang mengganggu kegiatan operasional industri.

Langkah tegas ini diambil demi memastikan roda perekonomian nasional terus berputar tanpa hambatan dari oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi secara melawan hukum. Menurut Kapolri, kepastian hukum dan jaminan keamanan merupakan fondasi utama agar para investor percaya diri menanamkan modalnya di Indonesia.

Jaminan Keamanan untuk Iklim Investasi Nasional

Dalam arahannya, Jenderal Listyo Sigit menggarisbawahi bahwa perlindungan terhadap dunia usaha bukan sekadar urusan penegakan hukum biasa, melainkan pilar krusial bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Ketika dunia usaha merasa aman, ekspansi bisnis akan terbuka lebar dan lapangan kerja baru pun tercipta secara masif.

"Jangan ragu melapor apabila menemukan indikasi pemerasan, pungli, atau aksi premanisme di lapangan. Kami pastikan jajaran kepolisian akan menindaklanjuti secara cepat dan tegas demi menjaga iklim investasi yang sehat," tegas Kapolri.

Polri telah menginstruksikan seluruh jajaran di tingkat Polda, Polres, hingga Polsek untuk memetakan titik-titik rawan pemalakan dan premanisme, khususnya di kawasan industri, pelabuhan, serta pusat-pusat distribusi logistik nasional.

Fokus Penindakan dan Kanal Pengaduan Cepat

Untuk mempermudah koordinasi dan respon cepat, kepolisian terus memperkuat jalur komunikasi langsung dengan asosiasi pengusaha dan serikat buruh. Ada beberapa fokus penindakan utama yang menjadi atensi aparat penegak hukum:

• Pemberantasan Ormas Liar dan Premanisme: Menindak kelompok yang kerap meminta jatah ilegal dengan dalih uang keamanan atau jasa pengawalan paksa.
• Sikat Bersih Pungli Jalur Logistik: Mengamankan rantai pasok dari pungutan tidak resmi yang memicu tingginya biaya logistik nasional.
• Patroli Intensif Kawasan Industri: Menempatkan personel patroli rutin di kawasan strategis industri guna mencegah potensi gangguan kamtibmas.
• Respon Cepat Layanan 110: Memaksimalkan layanan panggilan darurat kepolisian agar laporan intimidasi dapat segera ditangani di lokasi kejadian.

Menjaga Keseimbangan Hak Pekerja dan Kelancaran Bisnis

Selain menjamin keamanan bagi kalangan pemodal, Kapolri juga menegaskan bahwa perlindungan hak-hak buruh dan pekerja tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Hubungan industrial yang harmonis antara pemilik usaha dan tenaga kerja dipandang sebagai kunci utama terciptanya stabilitas produksi yang berkelanjutan.

Kapolri berharap, sinergi yang solid antara aparat kepolisian, asosiasi pengusaha, serta elemen serikat pekerja mampu membangun benteng yang kuat dari segala bentuk ancaman kriminalitas jalanan. Dengan sinergi tersebut, Indonesia diharapkan semakin kompetitif sebagai tujuan investasi global yang aman, transparan, dan berdaya saing tinggi.