KPI Desak Penyesuaian Regulasi Penyiaran Hadapi Era Digital

Dunia media di Tanah Air sedang bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Jika satu dekade lalu televisi tabung dan radio menjadi pusat hiburan keluarga di ruang tengah, kini layar ponsel pintar dan platform digital telah mengambil alih perhatian masyarakat. Menanggapi pergeseran masif ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menegaskan pentingnya pembaruan aturan main dalam industri penyiaran nasional.

Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso menyatakan bahwa regulasi penyiaran yang ada saat ini harus segera disesuaikan dengan laju perkembangan teknologi serta perubahan perilaku audiens. Tanpa payung hukum yang adaptif, industri penyiaran konvensional berisiko kehilangan relevansinya di mata generasi muda yang serba digital.

"Kalau kita ingin penyiaran tetap relevan, regulasinya memang harus disesuaikan dengan realitas teknologi dan pola konsumsi masyarakat hari ini," tegas Tulus dalam keterangannya.

Tantangan Lanskap Media dan Pergeseran Audiens

Lompatan teknologi komunikasi telah memicu fenomena pergeseran audiens secara drastis. Masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen Z, kini lebih memilih konten on-demand melalui layanan streaming berbasis internet (OTT) dan media sosial ketimbang duduk manis menunggu jadwal tayang televisi terestrial. Pola konsumsi yang dinamis, cepat, dan personal ini menciptakan jurang pemisah yang lebar dengan aturan penyiaran lama yang dirancang pada era analog.

Undang-Undang Penyiaran yang telah berusia puluhan tahun dinilai memerlukan penyegaran fundamental. Regulasi yang kaku dinilai kerap membebani lembaga penyiaran konvensional dengan beragam batasan ketat, sementara platform digital global beroperasi nyaris tanpa pengawasan setara. Hal ini menciptakan lanskap persaingan yang tidak berimbang bagi para pelaku industri kreatif lokal.

Poin Kunci Arah Transformasi Regulasi

Pembaruan tata kelola penyiaran bukan sekadar membatasi kreativitas, melainkan membangun ekosistem informasi yang sehat, berkeadilan, dan tetap mengedepankan perlindungan publik. Ada sejumlah aspek mendasar yang menjadi fokus perhatian pemangku kepentingan:

• Keadilan Berusaha (Level Playing Field): Menciptakan aturan main yang setara antara lembaga penyiaran konvensional (TV dan radio) dengan penyedia platform digital berbasis internet.
• Perlindungan Konten Publik: Menjamin hadirnya pengawasan terhadap konten ramah anak dan nilai etika sosial di seluruh saluran distribusi media.
• Penguatan Konten Lokal: Mendorong produksi tayangan berkualitas yang mencerminkan kekayaan budaya bangsa agar tidak tergerus arus informasi global.
• Literasi Digital Masyarakat: Mengedukasi publik agar semakin kritis dalam memilah informasi di tengah maraknya banjir informasi dan hoaks.

Menjaga Eksistensi Penyiaran Nasional

Langkah adaptasi regulasi ini menuntut kolaborasi erat antara regulator, kementerian terkait, pelaku industri media, hingga masyarakat luas. Industri penyiaran tradisional sejatinya masih memegang peran krusial sebagai sumber informasi yang terverifikasi dan pemersatu bangsa, terutama saat terjadi bencana atau agenda nasional penting.

Dengan hadirnya regulasi yang modern dan fleksibel, dunia penyiaran Indonesia diharapkan tidak hanya mampu bertahan dari disrupsi digital, tetapi juga bertransformasi menjadi pilar informasi yang segar, edukatif, dan selalu relevan bagi seluruh lapisan masyarakat.