wendy-anwar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar pemeriksaan terhadap 13 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menyeret mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, sebagai salah satu tersangka. Langkah ini menjadi bagian dari upaya lembaga antirasuah untuk mengurai rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang periode 2022 hingga 2026 di lingkungan Kementerian Imipas.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemanggilan tersebut kepada awak media pada Rabu (24/6/2026). Ia menjelaskan bahwa para saksi berasal dari latar belakang yang beragam, mencakup aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Imipas hingga pihak swasta yang bergerak di bidang layanan visa. “Saksi-saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2022-2026,” ujar Budi dalam keterangannya.
Pemeriksaan para saksi dilakukan secara terpisah di dua lokasi berbeda, yakni di gedung KPK Jakarta dan kantor Polresta Denpasar, Bali. Pemilihan tempat pemeriksaan di Bali ini menarik perhatian karena salah satu saksi yang dipanggil merupakan pemilik atau pengelola biro jasa pengurusan visa yang beroperasi di Pulau Dewata. Kehadiran saksi dari sektor swasta ini diyakini dapat membuka lebih jauh modus operandi dalam pengurusan izin tinggal WNA yang diduga sarat dengan praktik korupsi.
Penelusuran terhadap aliran dana dan pola kerja sama antara pihak kementerian dengan penyedia jasa visa menjadi fokus utama penyidik dalam gelombang pemeriksaan kali ini.
Berikut adalah daftar 13 saksi yang menjalani pemeriksaan pada hari ini:
1. Sejumlah ASN dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas yang bertugas menangani perizinan tinggal WNA.
2. Pejabat struktural di lingkungan Kementerian Imipas yang memiliki kewenangan dalam proses pengesahan dokumen keimigrasian.
3. Pemilik biro jasa pengurusan visa di Bali yang diduga menjadi perantara dalam pengurusan izin tinggal ilegal.
4. Staf administrasi dan operator sistem informasi keimigrasian yang terlibat langsung dalam pemrosesan data WNA.
5. Beberapa saksi lain dari kalangan swasta yang berkaitan dengan rantai pengurusan dokumen keimigrasian di berbagai wilayah Indonesia.
Kasus yang menjerat Silmy Karim ini menjadi sorotan publik luas sejak KPK menetapkannya sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Mantan Wamen Imipas tersebut diduga menyalahgunakan wewenang dan memanfaatkan jabatannya untuk memuluskan pengurusan izin tinggal bagi WNA secara tidak sah, dengan imbalan sejumlah uang atau fasilitas tertentu. Dugaan ini semakin menguat setelah penyidik menemukan kejanggalan dalam penerbitan izin tinggal di beberapa kantor imigrasi, terutama yang berlokasi di destinasi wisata populer seperti Bali.
Pemanggilan saksi dari Bali ini menjadi petunjuk penting bahwa praktik korupsi tersebut bersifat terstruktur dan melibatkan jejaring yang luas, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Para penyidik KPK kini tengah mendalami keterangan para saksi untuk mengonstruksi kronologi lengkap peristiwa dan memetakan peran masing-masing pihak dalam kasus ini. Diharapkan, hasil pemeriksaan akan memperkuat berkas perkara yang nantinya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.
Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyidikan kasus ini dapat diikuti melalui laporan resmi yang akan disampaikan oleh pihak KPK. Media kami, Warkini.com, akan terus memantau dan menyajikan pembaruan terkait jalannya proses hukum terhadap Silmy Karim dan para pihak lain yang terlibat.
Comments (0)