Langkah Awal Menhut Raja Juli di Tengah Deforestasi

Jakarta – Kurang dari sepekan setelah resmi dilantik sebagai Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni langsung tancap gas. Ia memilih terjun ke lapangan ketimbang sibuk beradaptasi di balik meja. Pada kunjungan perdananya ke Taman Nasional Gunung Leuser, Raja Juli menyaksikan sendiri belasan hektare hutan yang berubah jadi kebun sawit ilegal.

“Ini bukan sekadar angka di laporan. Saya lihat langsung bekas tebangan dan alih fungsi lahan. Negara harus zero tolerance,” ujarnya kepada awak media di lokasi.

Menyalakan Alarm Kritis

Pilihan Raja Juli mengawali masa jabatan dengan blusukan ke wilayah tertekan bukan tanpa alasan. Data pemantauan dari berbagai lembaga independen menunjukkan bahwa setelah sempat melandai selama pandemi, laju deforestasi kembali meningkat tajam pada semester pertama tahun ini. Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, dan Papua menjadi titik panas yang menyumbang hampir 70 persen dari total kehilangan tutupan hutan nasional.

Sang menteri yang berasal dari partai berlambang mawar itu menegaskan akan memangkas izin-izin bermasalah. Ia bahkan menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap lebih dari 400 konsesi kehutanan yang masa operasinya akan berakhir dalam dua tahun ke depan. “Izin adalah mandat mengelola, bukan mandat merusak. Kalau terbukti menyimpang, tidak ada perpanjangan,” tegasnya.

Arah Kebijakan Baru

Bukan hanya penindakan, Raja Juli juga mulai merangkai strategi pemulihan. Ia menyebut konsep Hutan Rakyat Mandiri sebagai salah satu pilar utama kebijakannya. Program ini mengajak masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi aktor konservasi melalui skema perhutanan sosial yang lebih sederhana secara birokrasi.

“Selama ini banyak orang baik-baik yang ingin menanam dan menjaga hutan, tapi terhambat syarat administrasi yang rumit. Kami akan buat jalur cepat agar masyarakat bisa mengakses lahan dan mendapatkan insentif dari karbon atau hasil hutan bukan kayu,” jelasnya.

Langkah ini disambut hati-hati oleh kalangan pegiat lingkungan. Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Hutan dan Masyarakat (LAHM), Dina Puspitasari, menilai bahwa janji penyederhanaan perizinan sudah sering terdengar dari menteri-menteri sebelumnya. “Yang dibutuhkan bukan lagi kebijakan bagus di atas kertas, melainkan ketegasan menindak aparat lokal yang justru menjadi backing pembalakan,” katanya.

Dari Aktivis ke Pengambil Keputusan

Latar belakang Raja Juli sebagai mantan aktivis 98 dan politisi muda kerap dijadikan sorotan. Pendukungnya meyakini ia mampu membawa semangat perubahan, sementara pengkritik mempertanyakan kapasitasnya di sektor kehutanan yang secara historis dikuasai oleh teknokrat.

Menjawab keraguan itu, Raja Juli menunjuk sejumlah deputi baru dari kalangan peneliti dan mantan penyidik lingkungan. Ia mengklaim akan membangun sistem pengawasan berbasis satelit yang hasilnya bisa diakses publik secara langsung. “Saya tidak mau termakan laporan internal saja. Masyarakat harus bisa ikut mengawasi melalui ponsel mereka masing-masing,” ucapnya merujuk pada rencana peluncuran portal transparansi lahan.

Agenda ke Depan

Sejumlah tantangan besar sudah menanti. Revisi aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan sektor kehutanan masih menjadi perdebatan sengit antara kubu ekonomi dan konservasi. Belum lagi target ambisius pengurangan emisi nasional yang sangat bergantung pada kemampuan Indonesia menjaga stok karbon hutannya.

Seorang analis kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Fajar Adiwibowo, berpendapat bahwa Raja Juli perlu segera membangun koalisi politik yang kuat di parlemen. “Menhut tidak bisa kerja sendiri. Rapat-rapat dengan Komisi IV akan menentukan apakah program-programnya bisa berjalan atau hanya menjadi retorika,” ujarnya.

Kini mata publik tertuju pada 100 hari pertama sang menteri. Kunjungan ke Leuser barulah pembuka. Jika konsistensi itu bertahan, bukan tidak mungkin Raja Juli menulis babak baru dalam sejarah konservasi Indonesia. Sebaliknya, bila hanya sekadar gimmick, hutan-hutan kita akan terus merana di tengah papan nama pergantian menteri.