Pakar Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan Data Digital UMKM Nasional

Laju digitalisasi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tanah air terus melesat cepat, namun akselerasi ini menyimpan celah kerentanan yang mengkhawatirkan. Pakar budaya dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, menilai pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait perlu segera memperkuat literasi keamanan siber dan membenahi infrastruktur pelindungan data digital, khususnya bagi jutaan pelaku usaha rintisan dan skala kecil.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Di tengah dorongan agar sektor ekonomi rakyat terintegrasi dengan ekosistem digital dan layanan pembayaran nirsentuh, tingkat pemahaman para pelaku usaha terhadap keamanan data konsumen masih sangat minim. Akibatnya, banyak UMKM yang tanpa sadar menjadi pintu masuk empuk bagi pelaku kejahatan siber yang mengincar kebocoran data pelanggan maupun penipuan finansial.

Kerap Menjadi Titik Lemah Kejahatan Siber

Transformasi digital sektor perdagangan rakyat membawa lonjakan transaksi online yang masif. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat lebih dari 22 juta unit UMKM telah terhubung ke ekosistem digital hingga awal tahun ini. Namun, di balik angka impresif tersebut, fondasi tata kelola data pribadi masih menjadi pekerjaan rumah besar.

"Pelaku UMKM sering kali hanya fokus pada bagaimana produknya laku terjual di platform daring, tanpa menyadari risiko pencurian data konsumen yang mereka kelola secara mandiri," ungkap Firman.

Menurut Firman, ancaman tidak hanya datang dari serangan peretas tingkat tinggi, melainkan juga dari kelalaian mendasar dalam operasional sehari-hari. Berbagai modus kejahatan siber yang kerap menyasar UMKM mencakup:

1. Pencurian Akun Bisnis: Pengambilalihan akun media sosial dan marketplace melalui skema phishing serta rekayasa sosial (social engineering).
2. Penyalahgunaan Data Konsumen: Penyimpanan data sensitif seperti nomor telepon, alamat rumah, dan mutasi transfer di perangkat pribadi tanpa proteksi enkripsi.
3. Penipuan Transaksi QRIS: Manipulasi kode pembayaran statis yang merugikan pembeli maupun kas pedagang secara langsung.

Kesenjangan Literasi dan Kebutuhan Solusi Terpadu

Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menuntut setiap entitas pemroses data bertanggung jawab penuh menjaga kerahasiaan informasi publik. Kendati demikian, menerapkan standar kepatuhan yang ketat pada pedagang kecil tentu memerlukan pendekatan bertahap, fasilitas pendukung, serta modul edukasi yang mudah dicerna.

Langkah Kolaboratif Membangun Benteng Digital

Menghadapi tantangan tersebut, Firman menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, kementerian teknis, platform lokapasar (marketplace), dan perbankan digital. Ekosistem platform digital diharapkan tidak sekadar menyediakan lapak berjualan, melainkan turut menyertakan sistem keamanan otomatis yang melindungi pedagang skala mikro dari ancaman peretasan.

Pemerintah juga didorong untuk memperluas program pelatihan literasi keamanan digital hingga ke tingkat daerah. Tanpa penguatan benteng pertahanan data dan pemahaman yang memadai dari para pelaku usaha, ambisi ekonomi digital Indonesia berisiko terganjal oleh maraknya insiden kebocoran data yang merusak kepercayaan konsumen.