PAKISTAN — Polisi di 26 Distrik Rawan Teror Raih Tunjangan Risiko 250 Persen

Halo pembaca Warkini.com! Sebuah langkah dramatis baru saja diambil oleh pemerintah federal Pakistan demi menjaga moral para penegak hukum dan aparatur sipil negara yang bertugas di zona merah. Pemerintah secara resmi menetapkan 26 distrik di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa (KP) sebagai wilayah yang terdampak terorisme berat. Sebagai bentuk apresiasi atas tingginya ancaman keselamatan jiwa, seluruh pejabat dari Pakistan Administrative Service (PAS) dan Police Service of Pakistan (PSP) yang ditempatkan di daerah tersebut berhak menerima tunjangan risiko keamanan luar biasa.

Tunjangan khusus bertajuk "KP Extraordinary Law, Order and Security Risk Allowance" ini tidak main-main nilainya. Para pejabat yang bertugas akan menerima tambahan penghasilan sebesar 250 persen dari gaji pokok berjalan (running basic pay). Hak ini bahkan berlaku secara retroaktif atau dihitung mundur sejak tanggal 1 Juli tahun ini.

Kronologi dan Alasan Penetapan Tunjangan Luar Biasa

Keputusan besar ini diambil setelah evaluasi mendalam terkait situasi keamanan yang terus memburuk di sepanjang perbatasan dan wilayah rawan konflik. Berikut adalah alur dan poin penting dalam penerbitan kebijakan tersebut:

1. Surat Rekomendasi Resmi: Pada tanggal 18 Agustus, Establishment Division mengirimkan surat resmi kepada Sekretaris Utama KP yang menegaskan persetujuan pemerintah atas hibah tunjangan risiko tinggi.
2. Identifikasi Zona Berbahaya: Divisi Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Narkotika melakukan pemetaan wilayah dan menetapkan distrik-distrik yang dikategorikan sebagai area dengan gangguan keamanan sangat serius.
3. Pemberitahuan Pelaksanaan: Dokumen pemberitahuan resmi diterbitkan untuk memastikan seluruh birokrat sipil (PAS) dan perwira kepolisian (PSP) yang aktif di lapangan menerima kompensasi sesuai dengan tingkat risiko ancaman teror.

"Pemerintah menyetujui pemberian tunjangan risiko keamanan bagi pejabat PAS dan PSP yang bertugas di distrik-distrik KP yang mengalami gangguan keamanan serius, mengingat tingginya ancaman terhadap ketertiban umum serta risiko keselamatan bagi para petugas di lapangan," bunyi pemberitahuan resmi dari Establishment Division.

Daftar 26 Distrik Penerima dan Wilayah yang Dikecualikan

Wilayah Provinsi Khyber Pakhtunkhwa memang dikenal memiliki dinamika keamanan yang cukup kompleks. Namun, tidak semua dari total 35 distrik di provinsi tersebut mendapatkan tunjangan 250 persen ini. Pemerintah secara spesifik memetakan wilayah mana saja yang tergolong sangat rawan.

Adapun 26 distrik yang masuk dalam daftar penerima tunjangan luar biasa ini meliputi:

• Peshawar, Khyber, Mardan, Charsadda, Nowshera, dan Mohmand
• Kohat, Hangu, Karak, Kurram, dan Orakzai
• Bannu, Lakki Marwat, North Waziristan, Dera Ismail Khan, dan Tank
• Upper South Waziristan dan Lower South Waziristan
• Swat, Buner, Shangla, Bajaur, Upper Dir, dan Lower Dir
• Upper Chitral dan Lower Chitral

Di sisi lain, pemerintah federal juga menegaskan bahwa distrik Swabi serta seluruh wilayah di Divisi Hazara resmi dikecualikan dari skema tunjangan ini. Daerah yang dikecualikan tersebut mencakup Distrik Abbottabad, Haripur, Mansehra, Battagram, Torghar, Kolai-Palas, serta Upper dan Lower Kohistan. Keputusan pengecualian ini diambil karena kondisi keamanan di wilayah-wilayah tersebut dinilai jauh lebih stabil dan tidak menghadapi ancaman terorisme langsung seperti daerah perbatasan lainnya.

Mekanisme Evaluasi Berkelanjutan

Pemerintah Pakistan menekankan bahwa pembayaran tunjangan ini tidak bersifat permanen tanpa batas waktu, melainkan akan terus dievaluasi secara berkala. Pada setiap awal tahun anggaran baru, Interior and Narcotics Control Division akan meninjau ulang status keamanan di tiap distrik. Jika suatu wilayah dinilai sudah aman dan terbebas dari ancaman terorisme, status kelayakan tunjangan bagi para pejabat di daerah tersebut bisa saja dicabut atau disesuaikan kembali.

Dengan adanya insentif finansial yang sangat signifikan ini, pemerintah berharap para pejabat sipil dan perwira polisi dapat menjalankan tugas-tugas pelayanan publik serta penegakan hukum secara maksimal meski berada di bawah ancaman bahaya yang mengintai setiap saat.