Pengamat Imbau Publik Tidak Jadikan September Hitam Ajang Kebencian

Memasuki bulan kesembilan dalam kalender, jagat media sosial kembali diramaikan oleh tagar dan diskursus seputar September Hitam. Fenomena tahunan ini menjadi wadah pengingat atas deretan catatan kelam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu. Kendati demikian, sejumlah pengamat mengingatkan agar momentum refleksi sejarah ini tidak tergelincir menjadi pemicu demonstrasi yang semata-mata didasari sentimen kebencian ataupun provokasi destruktif.

Ruang digital belakangan dipenuhi infografis, utas edukasi, hingga ajakan aksi turun ke jalan. Pengamat komunikasi publik menilai dinamika ini merupakan cerminan kebebasan berekspresi warga negara yang wajar, asalkan tetap menjaga substansi tuntutan hukum dan keadilan secara konstruktif.

Menelusuri Narasi Tahunan dan Peringatan HAM

Istilah September Hitam merujuk pada rangkaian peristiwa bersejarah di Indonesia yang menelan korban jiwa serta pelanggaran HAM berat yang hingga kini sebagian kasusnya belum tuntas secara yudisial. Peristiwa-peristiwa krusial yang kerap disuarakan publik sepanjang bulan ini meliputi:

1. 7 September 2004: Pembunuhan aktivis HAM kenamaan, Munir Said Thalib, di udara dalam penerbangan menuju Amsterdam.
2. 12 September 1984: Tragedi Tanjung Priok di Jakarta Utara yang mengakibatkan puluhan warga sipil tewas dan terluka.
3. 24 September 1999: Peristiwa Tragedi Semanggi II saat penolakan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB).
4. Akhir September 1965: Tragedi kemanusiaan pembunuhan massal pasca-G30S yang menyisakan trauma sejarah panjang.
5. September 2019: Gerakan unjuk rasa Reformasi Dikorupsi di berbagai kota yang berujung bentrokan dan memakan korban jiwa mahasiswa.

Refleksi Kritis Tanpa Terjebak Provokasi

Pengamat menegaskan bahwa menyuarakan kepedulian terhadap penuntasan kasus HAM masa lalu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun, pendekatan yang digunakan harus tetap mengedepankan argumentasi hukum dan kemanusiaan, bukan amarah liar yang berpotensi ditunggangi pihak-pihak berkepentingan politis jangka pendek.

"Mengingat sejarah dan menuntut penuntasan kasus HAM adalah tanggung jawab moral bersama. Namun, unjuk rasa dan ekspresi di ruang publik hendaknya difokuskan pada dorongan perbaikan institusi serta penegakan keadilan, jangan sampai terjebak dalam narasi permusuhan tanpa substansi," ujar analis kebijakan publik dalam keterangannya.

Di era digital, penyebaran hoaks dan narasi provokatif bergerak sangat cepat. Masyarakat diimbau untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya ke kanal publik demi menjaga ketertiban umum.

Langkah Bijak Menyikapi Aspirasi Publik

Agar momentum September Hitam memberikan dampak positif bagi pemajuan peradaban hukum di Tanah Air, beberapa langkah strategis perlu diperhatikan oleh publik dan aparat keamanan:

• Fokus pada Substansi Edukasi: Mengangkat data dan fakta sejarah secara jernih untuk generasi muda agar tidak lupa pada agenda reformasi.
• Penyampaian Aspirasi yang Damai: Menghindari aksi anarkis dan perusakan fasilitas publik saat menggelar aksi massa.
• Respons Humanis Aparat: Menjaga situasi tetap kondusif melalui pendekatan pengamanan persuasif terhadap massa aksi.

Dengan menjaga komitmen perdamaian dan kejernihan berpikir, September Hitam diharapkan terus menjadi simbol perjuangan nilai kemanusiaan, bukan ajang meluapkan kebencian yang memecah belah bangsa.