Program Ketahanan Pangan Imipas Dinilai Berkontribusi pada Target Pembangunan Nasional

Program ketahanan pangan yang dijalankan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mendapat apresiasi karena dinilai memberikan dampak yang melampaui fungsi pembinaan warga binaan. Program ini diyakini turut menyumbang capaian target pembangunan nasional yang tertuang dalam berbagai indikator strategis.

Kontribusi tersebut terlihat dari keterkaitan erat antara aktivitas produksi pangan di lingkungan Imipas dengan sejumlah indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Indikator-indikator itu menjadi acuan pembangunan yang harus dipenuhi hingga akhir tahun 2029.

"Struktur dari swasembada pangan di dalam RPJMN kita ada beberapa indikator yang kita tuangkan, indikator yang harus kita capai sampai dengan akhir tahun 2029, ada indikator indeks ketahanan pangan sampai dengan indeks kesejahteraan petani yang paling akhir, ini merupakan indikator pembangunan nasional yang perlu dicapai," ujar Direktur Pangan dan Pertanian Bapennas, Jarot Indarto, dalam Forum Group Discussion (FGD) Ketahanan Pangan di Kemenimipas yang disiarkan melalui YouTube, Selasa (23/6/2026).

Jarot menambahkan bahwa penting bagi jajaran Imipas untuk melihat keterkaitan antara apa yang mereka kerjakan dengan target nasional yang lebih luas. Setiap produksi yang dihasilkan dari lahan-lahan binaan di lingkungan pemasyarakatan, menurutnya, dapat dihubungkan langsung dengan indikator makro seperti indeks ketahanan pangan maupun pola pangan harapan.

Pola pangan harapan sendiri mencakup dua aspek utama, yaitu ketersediaan dan konsumsi. Dengan mengoptimalkan lahan di area pemasyarakatan untuk kegiatan pertanian produktif, Imipas tidak hanya membekali warga binaan dengan keterampilan bertani, tetapi juga ikut memperkuat ketersediaan pangan di tingkat lokal maupun nasional.

Program ketahanan pangan di lingkungan Imipas mencakup berbagai kegiatan pertanian, peternakan, hingga perikanan yang tersebar di sejumlah unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Hasil produksi dari program ini tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan internal, tetapi dalam beberapa kasus juga didistribusikan kepada masyarakat sekitar.

FGD yang digelar Kemenimipas ini menjadi wadah untuk menyelaraskan program-program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Sinergi antara kementerian dan lembaga perencana pembangunan seperti Bapennas dinilai krusial untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan dampak terukur terhadap pencapaian target nasional.

Dengan adanya dukungan dari Bapennas, program ketahanan pangan Imipas diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan swasembada pangan serta peningkatan kesejahteraan petani secara nasional. Laporan selengkapnya mengenai keterkaitan program ini dengan indikator RPJMN dapat diakses melalui Warkini.com.