Purbaya Tegaskan Anggaran MBG 2027 Rp 240 Triliun, Bukan Rp 480 Triliun

Jakarta — Polemik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2027 akhirnya mendapat klarifikasi dari pejabat terkait. Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menegaskan bahwa alokasi yang benar adalah Rp 240 triliun, bukan Rp 480 triliun sebagaimana sempat mencuat di ruang publik. Penegasan ini muncul setelah ditemukan ketidakselarasan angka di Buku 2 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Program MBG merupakan salah satu program andalan pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup setiap hari sekolah. Sejak pertama kali diluncurkan, anggarannya terus meningkat seiring perluasan cakupan, mulai dari siswa PAUD, SD, SMP, hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Perluasan inilah yang membuat besaran anggarannya selalu menjadi sorotan dalam setiap pembahasan RAPBN tahunan.

Dalam keterangannya, Purbaya mengakui adanya perbedaan angka dalam dokumen resmi pemerintah. Ia berjanji akan menelusuri ulang seluruh data yang tidak selaras tersebut dan mengoreksinya agar tidak menimbulkan salah tafsir, baik di kalangan anggota DPR maupun masyarakat umum. Pagu Rp 240 triliun dinilai pemerintah sudah sesuai dengan target cakupan penerima manfaat MBG secara nasional, termasuk perluasan sasaran ke jenjang pendidikan menengah dan kelompok ibu hamil serta menyusui.

"Angka yang benar adalah Rp 240 triliun. Saya akan memeriksa kembali angka-angka yang tidak selaras di Buku 2 Nota Keuangan dan RAPBN 2027 supaya tidak ada salah persepsi di publik," ujar Purbaya dalam keterangan resminya.

Asal-usul Angka Rp 480 Triliun

Kerancuan berawal dari rincian Buku 2 Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang memuat alokasi belanja kementerian dan lembaga. Sejumlah pembaca dan pengamat menghitung total anggaran MBG hingga nyaris dua kali lipat pagu resmi. Menurut pengamat kebijakan fiskal, kemungkinan besar terjadi penghitungan ganda karena komponen program seperti penyediaan bahan pangan, logistik, dan operasional dapur dicantumkan di lebih dari satu pos anggaran. Fenomena ini kerap terjadi pada program lintas sektor yang dikerjakan beberapa kementerian sekaligus. Komponen yang berpotensi terhitung ganda antara lain:

• Penyediaan bahan pangan dan logistik harian
• Operasional dapur dan distribusi ke sekolah
• Biaya tenaga pengelola serta sistem pengawasan

Kekeliruan administrasi semacam ini bukan tanpa risiko. Di tengah pembahasan RAPBN yang tengah berlangsung, perbedaan angka dapat memicu pertanyaan berlarut di komisi terkait di DPR dan memperlambat kesepakatan pagu anggaran. Pemerintah pun dinilai perlu lebih cermat sebelum dokumen Nota Keuangan dipublikasikan ke publik.

Perbandingan Angka yang Beredar

Berikut perbandingan dua angka yang sempat menjadi perdebatan di publik:

Selisih sebesar Rp 240 triliun bukanlah angka kecil. Jika dibiarkan tanpa klarifikasi, perbedaan ini berpotensi menggoyahkan kepercayaan publik terhadap transparansi perencanaan anggaran negara. Karena itu, langkah Purbaya untuk membuka kembali dokumen dan memeriksa setiap rincian dianggap sebagai sikap yang tepat dan patut diapresiasi.

Prospek Program MBG

Terlepas dari persoalan administrasi, program MBG tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Sejak diluncurkan, program ini telah menjangkau jutaan siswa di seluruh Indonesia dan menjadi instrumen perbaikan gizi anak. Pada 2027, pemerintah menargetkan cakupan yang lebih luas, termasuk daerah terpencil dan perbatasan, sehingga kebutuhan anggaran diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan agar perluasan program dibarengi dengan penguatan tata kelola. Pengamat pendidikan menilai keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besaran anggaran, melainkan dari kualitas gizi yang sampai ke piring anak serta akuntabilitas penggunaannya. Dengan pagu Rp 240 triliun, pemerintah dituntut memastikan setiap rupiah benar-benar berdampak bagi perbaikan status gizi bangsa.

Reaksi DPR dan Langkah Selanjutnya

Komisi yang membidangi anggaran di DPR RI menyatakan akan meminta penjelasan tertulis dari pemerintah terkait selisih angka tersebut sebelum pembahasan tingkat panitia kerja dilanjutkan. Sejumlah anggota dewan menilai kasus ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam menyusun dokumen anggaran negara.

Ke depan, BGN bersama Kementerian Keuangan diharapkan segera menyelesaikan koreksi dokumen sebelum RAPBN 2027 disahkan menjadi APBN. Publik pun menunggu kejelasan final, sebab program MBG menyangkut hajat hidup jutaan anak Indonesia. Transparansi angka, sejatinya, adalah bentuk pertama akuntabilitas program yang digadang-gadang menjadi warisan besar pemerintahan saat ini.