Tulungagung Tunggu Aturan Resmi Pengalihan Guru PPPK ke Pusat

Wacana pengalihan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) di bawah naungan pemerintah pusat terus bergulir. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur, menegaskan masih bersikap *wait and see* sembari menunggu petunjuk teknis dan regulasi resmi dari kementerian terkait.

Kabar mengenai penarikan kewenangan guru PPPK ke pusat memang menjadi angin segar sekaligus memicu tanda tanya besar bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Pasalnya, isu krusial yang membayangi kebijakan ini bukan sekadar urusan administrasi kepegawaian, melainkan menyangkut beban penggajian yang selama ini cukup menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dinamika Beban Anggaran dan Wacana Sentralisasi

Sejak rekrutmen massal guru PPPK digulirkan beberapa tahun terakhir, sejumlah daerah mengeluhkan ketimpangan fiskal. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat dinilai kerap tidak sepenuhnya menutup kebutuhan riil belanja pegawai, sehingga pos anggaran pembangunan daerah lain terpaksa dialihkan.

"Kami di daerah pada prinsipnya sangat mendukung langkah yang menyejahterakan guru dan menyehatkan fiskal daerah. Namun, kami masih menunggu kejelasan regulasi: apakah pengalihan ke pusat ini murni status kepegawaiannya saja, ataukah otomatis mencakup penganggaran gaji langsung dari APBN," ujar perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.

Kronologi Kebijakan dan Harapan Daerah

Untuk memahami perkembangan isu pengalihan status guru honorer hingga rencana penarikan ke pemerintah pusat, berikut linimasa perjalanan kebijakannya:

1. Tahun 2021: Pemerintah pusat memulai program pengangkatan 1 juta guru PPPK guna menuntaskan persoalan tenaga honorer di sektor pendidikan di berbagai daerah.
2. Tahun 2022–2023: Banyak pemda mulai menghadapi tekanan belanja pegawai karena alokasi DAU *earmarked* untuk gaji PPPK menimbulkan perdebatan teknis dalam penetapan APBD.
3. Tahun 2024: Asosiasi pemerintah daerah secara aktif menyuarakan agar tata kelola dan pembiayaan guru PPPK ditarik sepenuhnya ke pemerintah pusat untuk mencegah krisis fiskal daerah.
4. Tahun 2025–2026: Pemerintah pusat mulai mematangkan skema revisi regulasi manajemen ASN, sementara daerah menunggu kepastian petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

Poin Kunci yang Ditunggu Pemerintah Daerah

Terdapat sejumlah aspek fundamental yang kini dinantikan kepastiannya oleh Pemkab Tulungagung dan pemda lainnya di Indonesia:

• Mekanisme Pembayaran Gaji: Kepastian apakah pos belanja pegawai guru PPPK akan ditransfer langsung melalui kementerian terkait atau tetap lewat transfer ke daerah (TKD).
• Kewenangan Distribusi dan Mutasi: Tata cara penempatan guru antar-sekolah di wilayah kabupaten/kota agar pemerataan tenaga pendidik tidak terganggu.
• Pengembangan Karier dan Evaluasi Kinerja: Standar operasional penilaian kinerja tahunan yang selaras antara sistem pusat dan kebutuhan riil sekolah di daerah.

Hingga payung hukum turunan diterbitkan secara resmi oleh Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan, Pemkab Tulungagung memastikan hak dan kewajiban guru PPPK di wilayahnya tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku saat ini.