66 Negara Masih Menerapkan Undang-Undang Melarang Homoseksualitas

Di era ketika sebagian dunia merayakan keberagaman identitas dan ekspresi gender, realitas berbeda justru mengeras di belahan bumi yang lain. Laporan terbaru dari berbagai lembaga pemantau hak asasi manusia mengonfirmasi bahwa setidaknya 66 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa masih mempertahankan undang-undang yang secara eksplisit mengkriminalisasi homoseksualitas. Angka ini menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan stigma dan diskriminasi berbasis orientasi seksual masih jauh dari kata usai.

Mayoritas negara dengan regulasi anti-LGBT tersebut terkonsentrasi di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Beberapa di antaranya bahkan memberlakukan hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati, cambuk, hingga penjara seumur hidup. International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA World) dalam pemetaan tahunannya mencatat bahwa pengkriminalisasian ini sering kali didasarkan pada warisan hukum kolonial Inggris atau interpretasi sempit terhadap teks keagamaan yang kemudian diadopsi menjadi hukum pidana modern.

Peta Pengkriminalisasian Global

Jika ditarik garis geografis, Afrika Sub-Sahara menjadi kawasan dengan konsentrasi tertinggi. Nigeria, Uganda, Tanzania, dan Ghana menerapkan undang-undang yang tidak hanya menyasar hubungan sesama jenis, tetapi juga memperluas jerat kriminalisasi kepada mereka yang membela hak komunitas LGBT. Di Uganda, misalnya, Anti-Homosexuality Act 2023 yang kontroversial sempat memicu kecaman internasional karena memuat ancaman hukuman mati untuk “homoseksualitas berat.” Sementara itu, di Timur Tengah, Iran dan Arab Saudi menjadikan hukuman mati sebagai konsekuensi paling ekstrem. Di Yaman dan Mauritania, hukum pidana nasional secara harfiah menyebutkan hukuman rajam atau eksekusi bagi pelaku sodomi.

Tak jauh dari rumah, beberapa negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan juga masih terjerat. Malaysia menerapkan hukuman cambuk dan penjara berdasarkan Pasal 377 KUHP, warisan era kolonial yang belum sepenuhnya dihapuskan, sementara Brunei Darussalam sempat mengumumkan pemberlakuan syariah dengan ancaman hukuman mati yang memicu boikot global. Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, dan Singapura (sebelum reformasi) adalah bagian dari daftar panjang Asia. Di sisi positif, beberapa negara telah melakukan pencabutan atau moratorium de facto, menandakan bahwa perubahan hukum bisa terjadi meskipun pelan.

Dampak Hukum dan Sosial

Undang-undang yang mengkriminalisasi homoseksualitas berdampak jauh melampaui teks yuridis. Ia menciptakan ekosistem ketakutan yang membuat korban kekerasan enggan melapor ke polisi karena khawatir akan ditangkap. Aktivis hak asasi di Kamerun, misalnya, melaporkan bahwa banyak serangan terhadap komunitas LGBT justru berujung pada penangkapan korban dengan tuduhan ‘berkelakuan tidak senonoh.’ Selain itu, regulasi semacam ini juga menghalangi akses terhadap layanan kesehatan, terutama bagi pengidap HIV/AIDS, yang sering kali menghindari tes dan pengobatan akibat diskriminasi institusional.

Dari perspektif ekonomi, lembaga think-tank global memperkirakan bahwa kebijakan diskriminatif terhadap LGBT merugikan miliaran dolar AS akibat hilangnya produktivitas dan meningkatnya beban kesehatan mental. Bank Dunia dalam risetnya tentang inklusi sosial menyebut bahwa negara yang inklusif terhadap minoritas seksual cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil karena memaksimalkan potensi seluruh warganya. Namun, argumen ini kerap kalah oleh nilai-nilai konservatisme dan resistensi budaya yang dominan.

“Hukum yang mengkriminalisasi cinta antara dua orang dewasa yang saling sepakat bukanlah cermin moralitas, melainkan cermin ketakutan dan kontrol politik. Di 66 negara, orientasi seksual dijadikan senjata untuk membungkam perbedaan. Ini kegagalan universal dalam memaknai prinsip kebebasan dan martabat manusia,”

Perbandingan Data dan Tren Global

Tren global sesungguhnya menunjukkan pemisahan yang semakin tajam. Jika pada 1990 hanya ada sedikit negara yang mengakui pernikahan sejenis, kini lebih dari 30 negara telah melegalkannya. Akan tetapi, 66 negara yang bertahan memberlakukan aturan kriminal justru menaikkan intensitas penegakannya. Fenomena ‘polarisasi hak’ ini mengundang intervensi diplomatik dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, walau sering kali dituding sebagai bentuk neo-kolonialisme oleh negara berkembang.

PBB melalui resolusi Dewan Hak Asasi Manusia telah berulang kali menyerukan dekriminalisasi hubungan sesama jenis. Namun, resolusi tersebut bersifat tidak mengikat dan kerap diabaikan oleh negara-negara yang bersangkutan. Satu-satunya jalan tersisa adalah tekanan domestik melalui LSM dan edukasi publik. Di negara-negara bekas jajahan Inggris, pendekatan litigasi untuk mencabut pasal warisan kolonial mulai menunjukkan hasil, seperti yang terjadi di India pada 2018 dan Trinidad & Tobago pada 2022. Meski demikian, dengan 66 negara yang masih bertahan, jalan menuju kesetaraan penuh masih sangat panjang dan berliku.