AFRIKA SELATAN — Keluarga Steve Biko Sambut Penundaan Penyelidikan Kasus

Pencarian keadilan atas kejahatan kemanusiaan masa lalu memang kerap menghadapi jalan berliku. Keluarga dari pahlawan anti-apartheid legendaris asal Afrika Selatan, **Steve Biko**, baru saja menyatakan sikap resmi mereka terkait penundaan tanpa batas waktu terhadap proses penyelidikan ulang (inquest) atas kematian sang aktivis. Meskipun keputusan ini diterima dengan "hati yang berat", pihak keluarga menegaskan bahwa penundaan jauh lebih baik daripada dipaksa menjalani proses hukum yang sekadar seremonial.

Nkosinathi Biko, putra sulung Steve Biko, menumpahkan kekecewaannya atas lambatnya sistem peradilan menangani kasus ini. Namun, ia juga menggarisbawahi kekhawatiran yang tak kalah besar: risiko jatuhnya proses peradilan menjadi panggung sandiwara semata tanpa akuntabilitas nyata.

"Keluarga tetap sangat prihatin dengan penundaan yang terus berulang ini, namun kami sama khawatirnya terhadap kemungkinan lahirnya proses hukum yang hanya bersifat formalitas belaka," tegas Nkosinathi Biko saat memberikan keterangan seusai pembacaan putusan di pengadilan.

Kematian Steve Biko pada 12 September 1977 di dalam tahanan polisi rezim Apartheid merupakan salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Afrika Selatan. Biko yang kala itu baru berusia 30 tahun wafat akibat cedera otak parah setelah disiksa secara brutal oleh polisi rahasia. Ia sempat diangkut sejauh 1.200 kilometer di bagian belakang mobil van dalam kondisi telanjang dan sekarat sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir di Pretoria.

Kronologi dan Jejak Panjang Penundaan Keadilan

Untuk memahami mengapa penundaan ini sangat menyakitkan sekaligus krusial bagi keluarga, kita perlu melihat kembali alur sejarah peradilan kasus ini yang telah membeku selama lebih dari empat dekade:

1. Tahun 1977: Penyelidikan formal pertama yang digelar rezim Apartheid menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab secara pidana atas kematian Biko—sebuah hasil yang dikecam luas sebagai bentuk penutupan fakta secara sistematis.
2. Tahun 1997: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) menolak permohonan amnestinya lima mantan polisi yang terlibat dalam penyiksaan Biko karena dianggap tidak memberikan pengakuan yang jujur.
3. Tahun 2019-2024: Dorongan publik dan lembaga hukum untuk membuka kembali penyelidikan ulang semakin menguat, namun terus terkendala oleh kelalaian birokrasi dan hilangnya berkas penuntutan.

Mengapa Keluarga Menolak "Keadilan Seremonial"?

Analisis hukum menunjukkan bahwa penundaan penyelidikan ini terjadi akibat kurangnya kesiapan dari Lembaga Penuntut Umum Nasional (NPA) Afrika Selatan dalam menyusun bukti-bukti sejarah yang komprehensif. Pihak keluarga Biko menyadari bahwa jika proses sidang dipaksakan berjalan sekarang tanpa persiapan matang, para pelaku atau otoritas yang tersisa berisiko dibebaskan dari jeratan hukum.

Berikut adalah perbandingan beberapa kasus kematian aktivis anti-apartheid terkemuka yang berjuang mendapatkan penyelidikan ulang di pengadilan Afrika Selatan:

Bagi keluarga Biko dan masyarakat Afrika Selatan, memperjuangkan kebenaran bukan sekadar memenangkan sidang di atas kertas. Penundaan ini menjadi pengingat pahit bahwa penyelesaian kejahatan masa lalu membutuhkan komitmen politik dan hukum yang sungguh-sungguh, bukan sekadar respons untuk meredam desakan publik.