APBN 2027 Didorong Prioritaskan Atasi Perlintasan Sebidang

Persoalan klasik perlintasan sebidang yang kerap memicu kemacetan akut hingga kecelakaan fatal kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, desakan anggaran untuk menuntaskan masalah itu mengemuka secara spesifik dalam pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan. Harapannya, pemerintah tidak lagi setengah hati dalam menambal infrastruktur yang sudah lama menjadi titik rawan di banyak wilayah.

Anggaran Tak Boleh Sekadar Tempelan

Seorang legislator yang membidangi anggaran sekaligus infrastruktur transportasi menyampaikan sikap tegasnya. Ia menekankan bahwa sentuhan serius dari APBN 2027 harus menjadi momentum untuk mengubah paradigma penanganan perlintasan sebidang. Selama ini, banyak proyek penanganan yang bersifat tambal sulam lantaran terkendala keterbatasan dana. Akibatnya, pembangunan flyover atau underpass sebagai solusi permanen kerap tersendat di tengah jalan.

Ia meyakini, tanpa keberpihakan alokasi yang konkret, mimpi untuk menghilangkan titik konflik antara jalur kereta dan jalan raya hanya akan menjadi wacana berulang. "Pemerintah perlu berani menempatkan ini sebagai prioritas nasional. Bukan sekadar proyek titipan yang anggarannya menyusup di pos-pos lain," tegasnya dalam sebuah forum diskusi virtual yang membahas keselamatan transportasi darat.

Dampak Domino ke Perekonomian Warga

Lebih jauh, ia mengaitkan urgensi penyelesaian ini dengan denyut nadi ekonomi kerakyatan. Menurutnya, perlintasan sebidang yang mangkrak atau tidak tertata bukan cuma menyebabkan korban jiwa, tetapi juga menggerogoti produktivitas. Kemacetan panjang di pintu perlintasan membuat logistik barang terlambat, pekerja kehilangan jam produktif, dan biaya operasional kendaraan membengkak.

Dengan alokasi APBN yang proporsional, ia optimistis skema pendanaan bisa lebih lincah. Tidak lagi bergantung penuh pada kemampuan pemerintah daerah yang fiskalnya terbatas atau menunggu proposal Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang prosesnya rumit. "Kita butuh lompatan. Jika APBN hadir sebagai leading sector, pemerintah daerah pasti akan lebih percaya diri untuk mengeksekusi pembebasan lahan," tambahnya.

Strategi Multiyears untuk Genjot Konstruksi

Untuk menghindari proyek mangkrak akibat pergantian tahun anggaran, ia mengusulkan agar proyek penanganan perlintasan sebidang diikat dalam kontrak multiyears. Hal ini dinilai krusial supaya kontraktor tidak kehilangan ritme kerja menunggu kepastian cairnya dana di tahun berikutnya. Dengan mengunci kontrak jangka panjang, target penyelesaian di titik-titik tersibuk di Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi bisa lebih terukur.

Ia mencontohkan beberapa jalur padat seperti di lintas utara Jawa yang setiap harinya dipadati puluhan ribu kendaraan. Jika tidak segera dieksekusi, kemacetan di kawasan itu diprediksi akan semakin menggila seiring pulihnya mobilitas masyarakat. “Kita tidak perlu lagi memelihara titik konflik. Sekali bangun, selesai. Itu baru namanya solusi,” pungkasnya menutup sesi diskusi sekaligus menjadi warning keras bagi pemangku kebijakan.