Argentina Hadapi Krisis Pendidikan Usai Hasil PISA Anjlok Drastis

Kondisi dunia pendidikan di Argentina saat ini sedang berada dalam titik yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, sebuah negara yang pernah menjadi salah satu pelopor sistem sekolah publik gratis dan inklusif di kawasan Amerika Latin, kini justru harus menelan kenyataan pahit. Berdasarkan laporan evaluasi internasional terbaru dari Pruebas PISA 2025, tingkat kecerdasan dan kemampuan akademis para pelajar di sana merosot tajam hingga ke level yang lebih buruk ketimbang kondisi pada tahun 2000 silam.

Fenomena kemerosotan mutu belajar ini bukanlah kejutan yang datang tiba-tiba dalam semalam. Data menunjukkan bahwa penurunan kualitas ini telah terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun tanpa ada penanganan yang efektif. Saat ini, hampir 8 dari 10 siswa Argentina dilaporkan tidak mampu mencapai batas pengetahuan minimal dalam literasi membaca, matematika, maupun sains dasar. Angka ini menjadi alarm keras yang menandakan adanya jarak sangat lebar antara cita-cita regulasi pendidikan dan realitas di dalam ruang kelas.

Rekam Jejak Sejarah dan Janji Manis Regulasi

Jika kita memutar kembali ingatan ke tahun 2006, saat perdebatan mengenai Undang-Undang Pendidikan Nasional (Ley Nacional de Educación No. 26.206) sedang hangat dibahas, ada momen menarik antara dua tokoh pendidikan setempat. Mantan Rektor Universitas Buenos Aires (UBA), Francisco Delich, menuliskan gagasan penting bahwa pendidikan harus diposisikan sebagai hak publik yang utuh. Gagasan tersebut langsung direspons oleh Juan Carlos Tedesco, Sekretaris Pendidikan kala itu, untuk diabadikan ke dalam Pasal 2 undang-undang baru.

"Pendidikan harus menjadi barang publik yang inapropriabel—tidak boleh diklaim, dikuasai, atau dijadikan alat oleh kelompok politik mana pun."

Namun, dalam praktiknya, retorika indah di atas kertas tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan. Argentina memang memiliki sejarah manis lewat Ley 1420 tahun 1884 yang berhasil membentuk fondasi sistem sekolah modern paling sukses pada abad ke-20. Sayangnya, selama tiga dekade terakhir, arah kebijakan pendidikan justru mengalami kemunduran serius. Janji-janji manis para politisi saat kampanye pemilu terbukti sekadar menjadi slogan musiman yang menguap begitu kontestasi politik usai.

Analisis Data: Kemerosotan Mutu Belajar Siswa

Untuk melihat gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika perjalanan regulasi dan dampaknya terhadap pencapaian belajar siswa di Argentina, mari kita perhatikan tabel perbandingan berikut:

Melihat perbandingan data di atas, terlihat jelas bahwa menerbitkan undang-undang baru tidak serta-merta menyelesaikan akar masalah. Opini pakar pendidikan menegaskan bahwa persoalan ini sudah merambah ke masalah tata kelola yang fundamental. "Pendidikan di Argentina telah lama terjebak dalam perdebatan politik praktis, padahal yang dibutuhkan adalah konsistensi jangka panjang yang bebas dari kepentingan partisan," tegas seorang analis pendidikan setempat.

Saatnya Masyarakat Mengambil Peran Aktif

Pelajaran berharga yang bisa dipetik dari krisis pendidikan di Argentina adalah bahwa reformasi belajar tidak bisa menggantungkan harapan sepenuhnya kepada pemerintah atau janji elit politik. Ketika pendidikan gagal dijadikan sebagai kebijakan negara (state policy) yang berkelanjutan lintas rezim, maka generasi muda yang menjadi korban utamanya.

Sudah saatnya seluruh elemen masyarakat—mulai dari institusi swasta, organisasi non-pemerintah, orang tua, hingga komunitas lokal—turut mengambil peran aktif dalam mengawal mutu sekolah. Tanpa adanya desakan kuat dan keterlibatan langsung dari publik untuk menuntut standar pengajaran yang tinggi, statistik mengkhawatirkan seperti hasil PISA akan terus berulang di masa mendatang. Pendidikan harus dikembalikan pada hakikat utamanya: hak dasar seluruh anak bangsa yang wajib dijaga bersama.